Ketua DPD PDIP Sultra itu menambahkan, jika tidak dilegalkan, politik uang akan selalu menjadi masalah dalam pemilu. Akibatnya, pemilihan legislator hanya dimenangkan orang-orang yang memiliki modal besar.
"Pemenang nanti ke depan adalah saudagar, jadi pertarungan para saudagar, bukan lagi pertarungan para negarawan, politisi dan negarawan, tetapi para saudagar. Karena nggak punya uang pasti tidak akan menang, rakyat tidak akan memilih," katanya.
Karena itu, dia menyimpulkan politik uang bisa dilegalkan dengan ditetapkan batasan nilai uang yang diberikan. "Kita legalkan saja misalnya maksimal Rp20.000 atau Rp50.000 atau Rp1 juta atau Rp5 juta," pungkas.
Namun, usulan itu langsung ditolak mentah-mentah Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Dia menegaskan jika undang-undang secara tegas memberantas praktik politik uang.
"Pokoknya mau 1 rupiah pun harus kena tangkap," tegas Doli.
artikel ini telah tayang di inews.id
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
