KUTAI KARTANEGARA, iNewsKutai.id - Ada perubahan yang mengkhawatirkan dari bentang alam Kalimantan Timur. Jika pada masa lalu kemarau hingga berbulan-bulan masih dapat dihadapi hutan dan kawasan gambut, kini periode kering yang jauh lebih singkat sudah diikuti surutnya sungai dan munculnya kebakaran di sejumlah wilayah.
Direktur Eksekutif Yayasan Bioma, Akhmad Wijaya menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur tidak lagi cukup dijelaskan hanya oleh musim kemarau. Ada perubahan pada daya dukung lingkungan yang membuat ekosistem semakin rentan ketika menghadapi periode kering.
Akhmad mengatakan sejarah kebakaran di Kalimantan telah tercatat sejak sebelum Indonesia merdeka. Namun, karakter kebakaran ketika itu berbeda karena kondisi hutan masih relatif baik dan memiliki kemampuan lebih besar dalam mempertahankan air.
Menurut dia, perubahan mulai terlihat setelah eksploitasi hutan meningkat sekitar 1972. Satu dekade kemudian, kebakaran besar terjadi pada 1982–1983 ketika Kalimantan menghadapi kemarau lebih dari 10 bulan.
Sekitar 15 tahun kemudian, kebakaran besar kembali terjadi pada 1997–1998. Kali ini kemarau berlangsung sekitar enam hingga tujuh bulan.
Namun, Akhmad melihat sebuah anomali. Meski durasi kemarau 1997–1998 lebih pendek dibandingkan 1982–1983, dampak kebakarannya justru lebih besar.
Bagi dia, perbandingan tersebut menunjukkan kemampuan lingkungan dalam menghadapi tekanan perlahan menurun.
“Setelah 1997–1998, sejak 2021 kebakaran semakin sering terjadi, meskipun kemaraunya hanya satu atau dua bulan. Artinya, semakin ke sini semakin rentan,” kata Akhmad, Senin, 24 Agustus 2026.
Mahakam Ikut Memberikan Tanda
Kerentanan itu, menurut Akhmad, tidak hanya terlihat dari kebakaran. Perubahan kondisi Sungai Mahakam juga dapat menjadi salah satu petunjuk melemahnya kemampuan bentang alam menyimpan air.
Berdasarkan informasi masyarakat yang ia temui, pada masa lalu kemarau panjang sekitar 10 bulan belum membuat Mahakam surut seperti kondisi yang terlihat sekarang.
Bahkan ketika kemarau berlangsung enam hingga tujuh bulan pada 1997–1998, kondisi sungai disebut belum separah saat ini.
Kini, kata Akhmad, belum genap dua bulan memasuki periode kemarau, permukaan air sudah menunjukkan penurunan.
“Sekarang belum juga dua bulan kemarau, air sudah mulai surut. Artinya, daya dukung lingkungan memang sudah mulai lemah,” ujarnya.
Perubahan tersebut menjadi penting karena sungai, hutan dan kawasan gambut merupakan bagian dari bentang alam yang saling berkaitan. Ketika kemampuan kawasan penyangga mempertahankan air berkurang, tekanan musim kering dapat terasa lebih cepat.
Gambut yang Tak Lagi Seperti Spons
Kondisi paling rentan, menurut Akhmad, terjadi pada kawasan gambut.
Dalam keadaan alami, gambut memiliki kemampuan menyimpan air menyerupai spons. Air bertahan di antara lapisan material organik sehingga kawasan tersebut tetap lembap meskipun curah hujan menurun.
Namun kemampuan itu dapat berubah ketika tata air gambut terganggu.
“Dulu ketika kemarau, gambut masih basah. Sekarang begitu kemarau langsung kering. Makanya mudah terbakar,” katanya.
Akhmad menyoroti keberadaan kanal sebagai salah satu faktor yang dapat mengubah tata air gambut. Saluran membuat air yang sebelumnya tersimpan di dalam kawasan mengalir keluar. Ketika muka air turun, gambut menjadi lebih cepat kering.
Ia mencontohkan kawasan antara Belayan dan Sungai Kedang Pahu yang sebelumnya relatif alami dan tetap basah ketika musim kemarau.
Akhmad mengatakan tidak dapat memastikan kondisi kawasan tersebut saat ini. Namun, di sekitar wilayah itu telah terdapat kanal dan perkebunan kelapa sawit.
“Dulu, ketika tidak ada kanal, sekalipun kemarau, daerah itu tetap basah. Gambut seperti spons yang menyimpan air. Sekarang karena ada kanal, airnya bukan hanya surut, tetapi keluar,” ujarnya.
Ketika kehilangan kelembapan, karakter gambut berubah. Material organik yang tersimpan selama bertahun-tahun dapat menjadi bahan bakar ketika bertemu sumber api.
Api Tak Selalu Terlihat
Kebakaran gambut juga berbeda dengan kebakaran lahan kering.
Api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan. Bara dapat masuk dan merambat melalui lapisan gambut di bawah tanah.
“Kebakaran bawah ini yang biasanya lama, karena gambut bisa terbakar sampai ke dalam. Apalagi kalau gambutnya sangat dalam, bisa sampai beberapa meter ke bawah,” kata Akhmad.
Karakter tersebut membuat kebakaran gambut sulit ditangani. Permukaan yang terlihat padam tidak selalu berarti bara di bawah tanah telah mati.
Ketika vegetasi di atasnya ikut mati dan mengering, material tersebut kembali menjadi bahan bakar. Bentang gambut yang relatif datar juga membuat kebakaran lebih mudah merambat ketika angin bertiup.
Persoalan bertambah ketika lokasi kebakaran berada jauh dari akses jalan. Petugas harus menjangkau titik api sekaligus membawa peralatan dan mendapatkan pasokan air dalam kondisi medan yang tidak selalu mudah.
Manusia Tetap Menjadi Faktor Besar
Namun Akhmad mengingatkan bahwa kerusakan ekosistem bukan satu-satunya faktor. Menurut perkiraannya, hampir 90 persen kebakaran berkaitan dengan aktivitas manusia, baik disengaja maupun tidak.
“Justru hampir 90 persen bisa dikatakan faktor manusia,” ujarnya.
Penggunaan api masih ditemukan dalam sejumlah aktivitas, termasuk metode tebas, tebang dan bakar dalam kegiatan perladangan.
Di kawasan gambut, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan Akhmad pada 2001, api bahkan pernah digunakan untuk membuka akses menuju wilayah perairan atau lokasi mencari ikan.
Ia menemukan adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa kebakaran dapat memberikan keuntungan tertentu. Setelah terbakar, kawasan tertentu dapat membentuk genangan atau danau yang dianggap mempermudah aktivitas mencari ikan.
“Waktu itu, kebakaran di wilayah gambut justru dianggap menguntungkan oleh masyarakat,” katanya.
Api dan Konflik Lahan
Persoalan menjadi semakin rumit ketika kebakaran bertemu dengan konflik penguasaan lahan.
Akhmad menilai kawasan dengan status kepemilikan yang tidak jelas atau mengalami konflik agraria memiliki kerentanan tersendiri.
Kawasan hutan yang dipersepsikan sebagai milik negara terkadang membuat sebagian masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab langsung untuk menjaganya.
Dalam situasi tertentu, api bahkan dapat digunakan sebagai jalan pintas ketika konflik lahan terjadi.
“Kalau ada konflik, dibakar. Apalagi ketika musim kemarau, dianggap sebagai kesempatan,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebakaran tidak hanya memiliki dimensi ekologis. Di balik titik api dapat terdapat persoalan sosial, ekonomi hingga penguasaan ruang yang telah berlangsung lama.
Ketika Cara Lama Mengelola Api Mulai Hilang
Penggunaan api sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya asing dalam tradisi perladangan masyarakat Kalimantan.
Akhmad mengatakan masyarakat Dayak pada masa lalu memiliki mekanisme yang ketat ketika menggunakan api. Mereka mempertimbangkan waktu pembakaran dan arah angin, membuat sekat bakar, serta melakukan pengawasan secara bersama-sama.
Api digunakan, tetapi juga dikendalikan.
“Dulu kalau membakar ladang dilakukan bersama-sama. Ada yang membakar, ada yang menjaga, ada yang mengawasi. Sekarang kadang yang penting lahannya sudah bersih,” ujarnya.
Karena itu, Akhmad menilai kebijakan pencegahan kebakaran tidak cukup apabila hanya berorientasi pada pelarangan.
“Bukan berarti pemerintah harus melarang masyarakat membakar. Kalau memang harus menggunakan api, bagaimana caranya api itu dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan kebakaran,” katanya.
Pemerintah desa, masyarakat hingga perusahaan, menurut dia, perlu dilibatkan dalam pemetaan kawasan rawan. Wilayah yang biasa digunakan untuk perladangan dan aktivitas menggunakan api dapat diketahui sejak awal sehingga pengawasan dilakukan sebelum kebakaran terjadi.
Hutan yang Mengalami “Komplikasi”
Bagi Akhmad, kebakaran yang semakin mudah terjadi merupakan akumulasi berbagai tekanan terhadap bentang alam Kalimantan Timur.
Perubahan tata air, aktivitas manusia, konflik lahan, perubahan penggunaan kawasan dan berkurangnya praktik pengelolaan api secara tradisional saling bertemu dengan musim kemarau.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti tubuh yang telah menghadapi berbagai penyakit sekaligus.
“Kalau saya ibaratkan, ini seperti orang yang sudah sakit komplikasi. Secara fisik, hutannya memang sudah lemah. Daya dukungnya sudah menurun,” tuturnya.
Kerusakan akibat kebakaran pun tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan.
Berdasarkan pengalamannya mengikuti persoalan kebakaran sejak 1997, Akhmad memperkirakan kawasan yang telah terbakar membutuhkan waktu sangat panjang untuk kembali pulih.
“Pemulihan kawasan yang pernah terbakar itu sangat lama. Bisa 20 sampai 30 tahun,” katanya.
Karena itu, menurut Akhmad, penanganan kebakaran tidak semestinya hanya dilakukan ketika asap telah muncul dan petugas mulai memadamkan api.
Pencegahan harus dimulai jauh sebelumnya: memperbaiki tata kelola lahan dan air, menjaga kawasan gambut tetap basah, memetakan wilayah rawan, mengawasi penggunaan api, serta menyelesaikan persoalan yang membuat suatu kawasan terus berada dalam tekanan.
Ia juga mengingatkan agar kebakaran tidak berakhir menjadi arena saling menyalahkan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.
“Jadi sekarang tidak perlu saling menuduh siapa yang salah, apakah pemerintah atau perusahaan. Yang paling penting adalah bekerja sama,” ujarnya.
Catatan sejarah yang disampaikan Akhmad memperlihatkan sebuah ironi: dahulu Kalimantan dapat menghadapi kemarau sangat panjang sebelum kebakaran besar menjadi ancaman. Kini, ketika musim kering baru berlangsung singkat, api sudah lebih mudah muncul.
Jika kecenderungan itu terus berlangsung, pertanyaan mengenai kebakaran Kaltim bukan lagi sekadar berapa lama kemarau akan terjadi, melainkan seberapa banyak kemampuan hutan dan gambut untuk bertahan yang masih tersisa.
Editor : Dzulfikar
Artikel Terkait
