Bangun Ibu Kota Baru Butuh Rp466 Triliun, Pemerintah Dapat Dana dari Mana?

JAKARTA, iNews.id - Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) mencapai Rp466 triliun. Nilai fantastis itu dikhawatirkan akan membebani keuangan negara yang sedang tidak stabil akibat pandemi Covid-19.

Lalu, dari mana pemerintah bisa mendapatkan anggaran yang tidak sedikit tersebut?  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tahapan pembangunan IKN Nusantara cukup panjang, yakni membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun atau hingga 2045. 

Baca Juga

Kaltim Sudah Jadi Ibu Kota Negara Tapi Illegal Logging Masih Marak, Ini Buktinya!

Baca juga : Disahkan DPR, Sepaku Resmi Jadi Ibu Kota Nusantara

Namun menurutnya, tahapan pertama pada 2022 hingga 2024 adalah tahapan paling kritis, sehingga  pemerintah segera menyiapkan rencana induk yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres). 

"Aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi triger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum pembangunan selanjutnya dan untuk menciptakan jangkar bagi pembangunan IKN dan pemindahannya," kata dia dalam konferensi pers di DPR, Selasa (18/1/2022). 

Baca Juga

Sesar Meratus Picu Gempa Bumi M4,5 di Kawasan IKN Nusantara

Selain itu, juga akan dilihat akses menuju IKN. Selanjutnya, identifikasi wilayah dan kawasan pemerintahan serta kawasan inti pemerintahan.  

Baca juga: Senator Kaltim Minta Warga Lokal Dilibatkan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara

Dia menuturkan, APBN akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Misalnya, belanja pembangunan seperti komplek pemerintahan, serta infrastruktur dasar seperti bendungan, listrik, dan telekomunikasi.  

Baca Juga

Bandara IKN Nusantara Khusus untuk Pejabat, Tamu Negara dan Militer

"Sebagian dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Itu pasti akan butuh dukungan APBN, apakah dalam bentuk Project Development Fund, Viability Gap Fund atau bentuk dukungan lainnya," ujarnya. 

Pada tahapan awal, pemerintah akan mengeluarkan dana besar untuk belanja barang. Sedangkan pada tahap setelah 2025, akan ada tambahan pada belanja pegawai. Sementara itu, dia juga memastikan pembangunan IKN tidak akan mengganggu penanganan Covid-19 yang menjadi prioritas pemerintah.  

"Artinya 2022-2024, penanganan Covid, pemulihan ekonomi dan IKN ada di dalam APBN yang akan didesain dan pada saat yang sama defisit 3 persen mulai 2023 semuanya tetap terjaga," tuturnya.

Editor : Abriandi