Agustus 2024, Empat Kementerian Ini Sudah Berkantor di IKN Nusantara

JAKARTA, iNewsKutai - Kantor Kementerian Koordinator diprioritaskan terlebih dulu menempati kawasan perkantoran di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara. Pemindahan tahap pertama ini diharapkan terealisasi sebelum 16 Agustus 2024.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan pemindahan kantor dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN Nusantara akan dilakukan dalam beberapa tahap. Hal itu disesuaikan dengan penyelesaian pembangunan kantor instansi pemerintah. 

Baca Juga

Fantastis, Gaji Kepala Otorita IKN Nusantara Rp172 Juta per Bulan, Dana Operasional Rp178 Juta

"Pemindahan para ASN untuk tahap I ditargetkan terealisasi sebelum 16 Agustus 2024," kata Plt. Direktur Regional II Bappenas, Mohammad Roudo, dalam diskusi secara virtual, Rabu (2/2/2022). 

Pada tahap I, lanjutnya, akan dilakukan pembangunan untuk 4 kantor Kementerian Koordinator, yakni Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 

"Kemudian nanti secara bertahap beberapa kantor-kantor akan berpindah, dan juga secara bertahap ASN-nya juga akan bergerak kesana, mungkin tidak bergerak langsung," ujar Roudo. 

Baca Juga

Rayu Investor Masuk IKN Nusantara, Badan Otorita Siapkan Insentif Fiskal dan Non Fiskal

Dia menjelaskan, untuk tahap I, ASN akan didorong untuk sharing office, karena keterbatasan fasilitas dan proses pemenuhan dilakukan bertahap.  "Jadi tidak bisa semua direalisasikan di tahap I itu tentu berat bebannya," kata Roudo. 

Sedangkan untuk tahap selanjutnya akan dilakukan pada rentang tahun 2025 hingga 2035 akan difokuskan pada penyelesaian pemindahan ASN dan kantor lainnya.

"Kemudian pengembangan sektor ekonomi prioritas, dan fase kota seperti membangun pusat inovasi dan pusat ekonomi," ungkap Roudo. 

Baca Juga

Rencana Tata Ruang IKN Nusantara Terkendala Pembebasan Lahan Milik Warga Sepaku

Sedangkan pada fase selanjutnya yaitu 2035 hingga tahun 2045 akan membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas untuk daerah penyangga kawasan IKN, seperti Samarinda dan Balikpapan. 

"Yang penting ditahun 2045 kita berharap Indonesia menjadi 10 besar liveable city di dunia, tapi dengan catatan dengan kota yang ramah lingkungan," tutur Roudo.

Editor : Abriandi