Tambang Nikel di Raja Ampat Papua, Menteri Bahlil Ngaku Tak Terlibat

JAKARTA, iNewsKutai.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Bahlil menegaskan jika dirinya tidak terlibat dalam penerbitan izin pertambangan di kawasan objek wisata tersebut. Sebaliknya, dia menyebut jika menteri sebelumnya yang bertanggungjawab atas praktik yang dikhawatirkan merusak ekosistem kawasan yang terkenal akan keindahan alamnya itu.

Baca Juga

Tinjau Tambang Nikel di Raja Ampat, Teriakan Bahlil Penipu Menggema di Bandara Sorong

Alasannya, izin tambang nikel di Raja Ampat itu sudah terbit sebelum dirinya menjabat sebagai menteri ESDM. 

"Saat izin usaha pertambangan terbit, saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia, Ketua Umum BPP HIPMI dan belum masuk di kabinet," jelas Bahlil dalam keterangannya dikutip, Sabtu (7/6/2025).

Meski demikian, Bahlil berjanji akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memahami kegiatan penambangan yang menghebohkan jagat media sosial tersebut.

Baca Juga

Kinerja Perseroan Moncer, PT Vale Indonesia Catat Kenaikan Laba 37% sepanjang 2023

Dia pun memastikan jika izin operasi PT GAG Nikel sudah dibekukan sementara.

"Karena itu untuk memahami kondisi sebenarnya kita harus cross check ke lapangan guna mengetahui kondisi sebenarnya secara obyektif," ujarnya.

Bahlil juga membantah jika aktivitas pertambangan PT GAG Nikel berlangsung di Pulau Piaynemo yang menjadi salah satu ikon pariwisata Raja Ampat. 

Baca Juga

Produsen Nikel PT Vale Uji Coba Kendaraan Listrik untuk Taksi Karyawan

Dia mengklaim jika penambangan yang dilakukan berjarak sekitar 40 km dari Pulau Piaynemo.

"Saya sering di Raja Ampat Pulau Piaynemo dengan Pulau GAG, itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi," tambahnya.

Editor: Abriandi