Tak Setuju Urun Dana untuk Bangun IKN, Wagub Kaltim: Jangan Bebani Rakyat

SAMARINDA, iNewsKutai.id - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengusulkan pemerintah melibatkan pemilik perjanjian karya pertambangan dan izin usaha tambang dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebaliknya, kurang sepakat jika masyarakat diminta urunan untuk membangun ibu kota baru.

Hadi mengungkapkan, jumlah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebanyak 30 dan ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) termasuk perkebunan kelapa sawit.

Baca Juga

Fantastis, Gaji Kepala Otorita IKN Nusantara Rp172 Juta per Bulan, Dana Operasional Rp178 Juta

Menurut dia, sangat wajar jika pemerintah melibatkan para pengusaha tersebut dalam pembangunan ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. 

"Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat," ungkapnya usai pelantikan pengurus DPW Gekrafs Kaltim dikutip dari laman Pemprov Kaltim, Senin (4/4/2022).

Selain itu, Hadi berharap agar pembangunan IKN Nusantara tetap mengggunakan skema awal yakni dibiayai pemerintah pusat dan investor.

Baca Juga

Rayu Investor Masuk IKN Nusantara, Badan Otorita Siapkan Insentif Fiskal dan Non Fiskal

"Mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN karena berpotensi membebani masyarakat," katanya. 
 
Sebelumnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebut jika skema patungan dana dari masyarakat (crowdfunding) berpotensi digunakan dalam pembiayaan IKN Nusantara. Urun dana dari masyarakat lantaran pembangunan IKN dinilai membutuhkan langkah jangka panjang. 

Skema ini mencuat setelah investor IKN Nusatara yakni SoftBank menyatakan mundur dari pembiayaan. Sejumlah pengamat menilai jika minimnya jumlah investor peminat dikarenakan IKN tida memiliki sisi komersial yang menguntungkan.

Editor : Abriandi