Permintaan Maaf Rudy Mas’ud Dipersoalkan, Andi Harun: Belum Sepenuhnya Personal

SAMARINDA, iNewsSamarinda – Polemik pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, belum mereda. Permintaan maaf yang disampaikan setelah menuai reaksi dari kader Partai Gerindra justru dinilai belum menutup persoalan.

Kader Gerindra sekaligus Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menilai terdapat perbedaan antara pernyataan awal dan bentuk klarifikasi yang disampaikan kemudian oleh Rudy Mas’ud.

Baca Juga

Saat Ditanya Soal Pindah Partai, Aulia Menjawab Pendek: Yang Tahu-Tahu Saja

Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Anjungan Karangmumus, Balaikota Samarinda, Jumat, 1 Mei 2026. Isu tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial, menyusul pernyataan Rudy dalam konferensi pers terkait pengangkatan tim ahli gubernur yang disebut sebagai hak prerogatif.

Dalam pernyataan awal, Rudy menyebut nama Hashim Djojohadikusumo dan Prabowo Subianto sebagai perbandingan. Namun, dalam klarifikasi berikutnya, permintaan maaf disampaikan secara umum kepada pemimpin nasional.

“Saya menghormati pernyataan maaf dari Pak Gubernur atas pernyataan sebelumnya yang menghubungkan sorotan masyarakat terhadap hubungan beliau dengan saudaranya sendiri dengan hubungan antara Pak Hashim dan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Andi Harun.

Menurut dia, pergeseran cara penyampaian itu menimbulkan penilaian bahwa permintaan maaf belum sepenuhnya bersifat personal. Padahal, dalam pernyataan awal terdapat penyebutan nama secara langsung.

Ia menyarankan agar permintaan maaf disampaikan secara spesifik kepada pihak yang disebutkan sebelumnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk meredam reaksi kader Gerindra, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Andi Harun juga menilai, dalam situasi yang telah berkembang luas, publik tidak hanya melihat niat, tetapi juga ketepatan sikap dalam menyelesaikan polemik.

Meski begitu, ia meyakini tidak ada maksud buruk dalam pernyataan Rudy Mas’ud. Ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan secara baik agar tidak berlarut di ruang publik maupun internal partai.

Editor : Dzulfikar