Keterlibatan Keluarga Disetop, Gubernur Kaltim Siap Ganti Biaya Renovasi
SAMARINDA, iNewsSamarinda.id - Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat setelah polemik renovasi rumah jabatan menjadi sorotan luas dalam beberapa hari terakhir.
Pernyataan itu disampaikan melalui video yang diunggah pada Minggu malam (25/04), sekitar pukul 22.00 Wita, melalui akun Instagram resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta akun pribadi gubernur.
Dalam pernyataannya, ia mengaku mengikuti berbagai kritik, masukan, hingga kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, reaksi publik yang cukup keras adalah hal yang wajar, terutama karena menyangkut penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah.
“Sebagai gubernur, saya memahami ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan. Kritik yang keras itu adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah yang kita cintai bersama,” ujarnya.
Ia juga mengakui telah melakukan refleksi dalam beberapa hari terakhir dan menyadari ada hal yang perlu diperbaiki, baik dalam sikap maupun cara berkomunikasi kepada publik.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” katanya.
Sorotan publik menguat setelah muncul informasi mengenai rencana renovasi rumah jabatan dengan nilai sekitar Rp25 miliar. Beberapa item seperti kursi pijat dan akuarium air laut menjadi perhatian karena dinilai tidak mendesak, di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang masih perlu dibenahi.
Gubernur menjelaskan bahwa perencanaan renovasi tersebut sebenarnya telah disusun sebelum dirinya menjabat. Namun demikian, ia menegaskan tetap memikul tanggung jawab sebagai kepala daerah saat ini.
“Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun sebagai gubernur, tanggung jawab tetap ada pada saya,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, ia menyatakan tidak akan mencari alasan dan siap mengambil tanggung jawab penuh. Salah satu keputusan yang diambil adalah menanggung secara pribadi biaya untuk item renovasi yang dianggap di luar fungsi kedinasan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga akan melakukan evaluasi dan audit ulang terhadap seluruh paket renovasi secara terbuka. Langkah ini disebut sebagai upaya transparansi agar masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi penggunaan anggaran.
Ke depan, ia berjanji penggunaan anggaran untuk fasilitas pimpinan akan disesuaikan agar lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dalam pernyataan yang sama, gubernur juga mengumumkan langkah lain untuk menjaga kepercayaan publik. Ia memastikan tidak akan ada lagi keterlibatan keluarga dalam posisi struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk dalam tim ahli percepatan pembangunan.
Ia menegaskan, ruang transparansi akan dibuka lebih luas agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami dan diawasi bersama oleh masyarakat.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, yang dalam beberapa waktu terakhir juga memicu aksi unjuk rasa di Samarinda.
Bagi sebagian warga, langkah ini dinilai sebagai respons awal yang penting. Namun, publik masih menunggu sejauh mana komitmen tersebut akan diwujudkan dalam kebijakan nyata ke depan.
Editor : Dzulfikar