Nobar “Pesta Babi” di Unikarta, Mahasiswa dan Jurnalis Bicara Luka Ekologi

TENGGARONG, iNewsKutai.id — Layar putih terbentang sederhana di food court Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Sabtu malam, 9 Mei 2026. Di bawah cahaya proyektor dan aroma kopi rebusan, mahasiswa bersama sejumlah jurnalis duduk menyaksikan film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita.

Film berdurasi sekitar 90 menit karya Dandhy Laksono bersama Cypri Paju Dale itu merekam bagaimana masyarakat adat di Papua bagian selatan menghadapi tekanan ekologis akibat proyek pembangunan berskala besar. Dari pembukaan lahan pangan hingga agenda transisi energi, masyarakat adat digambarkan berhadapan dengan perubahan ruang hidup yang perlahan menggeser tanah leluhur mereka.

Baca Juga

Kukar Andalkan Tiga Desa Loa Kulu di Ajang Desa Cantik Nasional

Kegiatan nonton bareng itu diinisiasi Wahana Mahasiswa Pecinta Alam (Wamapala) Unikarta bersama Serikat Media Siber Indonesia Kutai Kartanegara. Tak ada panggung besar ataupun tata acara resmi. Hanya layar, pengeras suara, dan percakapan panjang tentang lingkungan yang mengalir selepas film diputar.

Ketua SMSI Kukar, Angga Triandi, menilai persoalan yang muncul dalam film bukan sesuatu yang jauh dari Kalimantan Timur. Ia menyebut masyarakat di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun wilayah pedalaman Kukar juga mulai menyuarakan kegelisahan serupa terkait ruang hidup dan lahan adat.

“Di sekitar IKN masyarakat merasa program pembangunan belum sepenuhnya memberi solusi bagi warga terdampak. Di Kota Bangun Darat juga ada suara masyarakat adat terkait wilayah pangan dan lahan yang dikelilingi konsesi tambang,” ujarnya.

Baca Juga

Paripurna DPRD Kukar Memanas, PDIP Ancam Boikot Kebijakan Bupati Gara-gara Raperda Pesantren

Menurut Angga, pers memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar suara masyarakat tidak hilang di tengah arus pembangunan. Ia menilai kerja jurnalistik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penghubung antara kepentingan publik dan kebijakan.

“Pers harus tetap menjadi penyambung lidah masyarakat, terutama ketika berbicara soal lingkungan dan hak hidup warga,” katanya.

Bagi mahasiswa pecinta alam, pemutaran film itu menjadi ruang refleksi. Ketua Wamapala Unikarta, Almadani, mengatakan isu ekologis kini bukan lagi cerita yang hanya terjadi di tempat jauh. Kerusakan lingkungan, kata dia, mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kukar.

Baca Juga

Gas Raksasa Ditemukan di Kukar, Bupati Tegas: Jangan Cuma Diambil, Harus Kembali ke Rakyat

Ia berharap generasi muda tidak hanya menjadi penonton ketika ruang hidup masyarakat mulai terdesak oleh kepentingan ekonomi maupun proyek pembangunan.

“Semoga pemuda di Kukar makin peduli terhadap isu lingkungan dan masa depan daerahnya,” tuturnya.

Diskusi selepas pemutaran berlangsung hangat. Sejumlah mahasiswa dan jurnalis bergantian menyampaikan pandangan tentang relasi pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, hingga posisi masyarakat adat dalam arus investasi.

Baca Juga

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri Tegas: BUMD yang Tidak Menghasilkan PAD Akan Dievaluasi

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikarta, Zulkarnain, menilai film tersebut memperlihatkan ironi ketika hak masyarakat atas tanah justru perlahan terpinggirkan oleh kepentingan yang lebih besar.

“Ada situasi ketika hak masyarakat diambil demi kepentingan segelintir pihak. Itu yang membuat film ini terasa dekat,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan wartawan muda salah satu media lokal, Habib Fajar Saputra. Warga Samboja itu menyebut apa yang terjadi di Papua dapat menjadi cermin bagi daerah lain, termasuk Kalimantan Timur, yang juga menghadapi ekspansi pembangunan dan industri ekstraktif.

Baca Juga

Menjaga Api di Lesung Kayu: Festival Nutuk Beham dan Ingatan Kolektif Warga Kedang Ipil

“Apa yang terjadi di Papua bisa saja terjadi di tempat kita. Karena itu masyarakat harus tetap kritis dan peduli terhadap lingkungan,” katanya.

Malam itu, di sudut kampus yang sederhana, percakapan tentang tanah, hutan, dan ruang hidup terasa lebih panjang dari durasi filmnya sendiri. Dari Papua hingga Kalimantan, kegelisahan tentang alam tampaknya menemukan bahasa yang sama: kekhawatiran bahwa pembangunan tak selalu berjalan seiring dengan keberlanjutan.

Editor : Dzulfikar