Paripurna DPRD Kukar Memanas, PDIP Ancam Boikot Kebijakan Bupati Gara-gara Raperda Pesantren

TENGGARONG, iNewsKutai.id — Rapat Paripurna Ke-III Masa Sidang III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin, 11 Mei 2026, berubah panas setelah Fraksi PDI Perjuangan melontarkan ancaman memboikot seluruh kebijakan pemerintah daerah apabila Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pondok Pesantren tak kunjung dibahas.

Ketegangan muncul setelah perwakilan Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Asisten I menyampaikan bahwa Raperda Pondok Pesantren belum mendapat persetujuan dari Bupati Kukar untuk masuk agenda pembahasan.

Baca Juga

Gas Raksasa Ditemukan di Kukar, Bupati Tegas: Jangan Cuma Diambil, Harus Kembali ke Rakyat

Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari Anggota DPRD Kukar ketua Fraksi PDI Perjuangan, Andi Muhammad Faisal. Di hadapan forum paripurna, Faisal menegaskan fraksinya siap mengambil langkah politik apabila perda tersebut terus tertahan.

“Kalau Raperda pesantren tidak masuk, kami akan memboikot semua kebijakan Pak Bupati jika beliau tidak menyetujui perda tersebut,” kata Faisal.

Suasana sidang pun seketika memanas. Sejumlah anggota dewan terlihat ikut bereaksi, sementara beberapa fraksi lain seperti PAN dan PKB turut menyuarakan dukungan agar Raperda Pondok Pesantren segera disahkan.

Baca Juga

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri Tegas: BUMD yang Tidak Menghasilkan PAD Akan Dievaluasi

Faisal mengaku terkejut dengan penjelasan pemerintah daerah. Sebab, menurut dia, pembahasan raperda itu telah dilakukan sejak sebulan terakhir bersama berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama, kalangan kiai, pengelola pondok pesantren, organisasi keagamaan hingga DPRD.

Ia bahkan menyebut penyusunan naskah akademik dilakukan secara gotong royong tanpa menggunakan anggaran pemerintah.

“Kami kaget karena sebelumnya sudah ada rapat bersama Kesra, Kemenag, para kiai pondok pesantren, organisasi keagamaan, dan DPRD,” ujarnya.

Baca Juga

Menjaga Api di Lesung Kayu: Festival Nutuk Beham dan Ingatan Kolektif Warga Kedang Ipil

Menurut Faisal, keberadaan perda tersebut penting untuk memperkuat dasar hukum bantuan pemerintah kepada pondok pesantren, termasuk terkait program hibah, dukungan anggaran hingga rencana beasiswa pesantren pada 2026.

“Ada banyak pesantren yang belum tersentuh bantuan karena terbentur regulasi. Padahal kami ingin membantu. Maka perda ini menjadi penguat agar APBD bisa masuk membantu pondok pesantren,” katanya.

Ia juga menyinggung rencana program beasiswa pesantren yang dinilai membutuhkan payung hukum jelas agar dapat dijalankan pemerintah daerah.

Baca Juga

Feri Tenggelam di Sungai Mahakam, Respons Cepat Warga Selamatkan Seluruh Penumpang

“Kalau beasiswa pesantren mau dijalankan, cantolannya di mana? Ya di perda ini,” ujar Faisal.

Dalam forum itu, Faisal turut menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) yang dinilai seharusnya menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan kalangan pesantren.

“Kami merasa ini hanya persoalan miskomunikasi. Tapi kalau sejak awal diberitahu pemerintah daerah belum siap, mungkin paripurna hari ini juga tidak akan berjalan,” katanya.

Baca Juga

Festival Beduk Sahur Sungai Mariam Diserbu Ribuan Warga, 30 Peserta Tampil Kreatif

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan akan terus mengawal pengesahan Raperda Pondok Pesantren dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas regulasi daerah di Kutai Kartanegara.

Editor : Dzulfikar