Nasib Warga Bukit Merdeka Menunggu Aliran Listrik Puluhan Tahun Masih Menggantun

TENGGARONG, iNewsKutai.id – Harapan warga RT 16 Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, untuk mendapatkan kejelasan soal listrik kembali tertunda. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kutai Kartanegara, Rabu, 24 Juni 2026, pihak PLN justru tidak hadir.

Padahal, perusahaan pelat merah itu menjadi pihak yang paling ditunggu untuk menjelaskan mengapa listrik tak kunjung masuk ke kawasan Warung Panjang Kilometer 54 Poros Samarinda-Balikpapan, meski warga telah bermukim di sana selama puluhan tahun.

Baca Juga

Siswa di Kukar Bertaruh Nyawa Naik Kereta Gantung demi Sekolah, Warga Desak Dibangun Jembatan

Akibat absennya PLN, rapat yang sedianya menjadi ruang mencari solusi berubah menjadi forum yang minim jawaban.

“Hari ini kami belum mendapatkan penjelasan langsung dari PLN karena yang bersangkutan tidak hadir,” kata Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, usai memimpin rapat.

Selama ini, kata dia, informasi yang beredar hanya menyebut persoalan status kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai penyebab belum masuknya jaringan listrik. Namun alasan tersebut belum pernah dijelaskan secara resmi di hadapan DPRD maupun masyarakat.

Baca Juga

Diduga Akibat Kebocoran LPG, Warung Penjual BBM di Samboja Barat Terbakar

Padahal bagi warga, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi atau regulasi. Ketiadaan listrik telah menjadi beban hidup yang harus mereka tanggung setiap hari.

Hingga kini, masyarakat masih bergantung pada genset untuk penerangan. Biaya bahan bakar yang terus meningkat membuat kebutuhan dasar tersebut menjadi pengeluaran tambahan yang tidak sedikit. Sementara di daerah lain, listrik telah lama menjadi fasilitas yang dianggap biasa.

Ironisnya, kondisi itu terjadi di tengah geliat pembangunan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus didorong pemerintah.

Baca Juga

Kukar Andalkan Tiga Desa Loa Kulu di Ajang Desa Cantik Nasional

Farida menilai kehadiran PLN seharusnya menjadi momentum untuk membuka secara terang kendala yang selama ini terjadi. Tanpa penjelasan resmi, publik hanya disuguhi dugaan dan spekulasi yang terus berulang dari tahun ke tahun.

DPRD, kata dia, tidak ingin persoalan ini kembali berakhir tanpa tindak lanjut. Komisi III berencana turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi lapangan sebelum menggelar pembahasan lanjutan dengan seluruh instansi terkait.

“Besok kami akan meninjau langsung ke lapangan. Kami ingin melihat apa sebenarnya kendala yang terjadi di sana,” ujarnya.

Baca Juga

Paripurna DPRD Kukar Memanas, PDIP Ancam Boikot Kebijakan Bupati Gara-gara Raperda Pesantren

Selain PLN, DPRD juga akan melibatkan Dinas Perhubungan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, hingga pihak yang berwenang atas kawasan Tahura. Bahkan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Otorita IKN disebut akan dilakukan apabila diperlukan.

Bagi warga Bukit Merdeka, persoalan ini sesungguhnya sederhana: mereka hanya ingin menikmati listrik seperti masyarakat lainnya. Namun hingga kini, setelah bertahun-tahun menunggu, yang mereka dapatkan baru sebatas janji, rapat, dan alasan yang terus berulang.

Sementara lampu-lampu pembangunan terus menyala di berbagai sudut kawasan penyangga IKN, sebagian warga Bukit Merdeka masih menunggu giliran keluar dari gelap.

Editor : Dzulfikar