Wali Kota Samarinda Desak Pertamina Tutup SPBU Nakal

SAMARINDA, iNewsKutai.id - Wali Kota Samarinda Andi Harun mendesak PT Pertamina untuk memberikan tindakan tegas kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakaar Umum (SPBU) nakal. Mulai dari melakukan kongkalikong penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga tidak menertibkan antrean panjang kendaraan di bahu jalan.

Desakan itu disampaikan Andi Harun dalam peluncuran kartu kendali, fuel card 2.0 di SPBU Tanah Merah, Selasa (26/4/2022). Menurut dia, antrean truk pembeli solar di SPBU sudah sangat membahayakan pengguna jalan lainnya. 

Baca Juga

Distribusi Elpiji Terkendala, Hiswana Migas Samarinda Keluhkan Antrean Solar Truk Pengangkut di SPBU

"Antrian solar di SPBU sampai menyebabkan korban nyawa. Tidak mungkin Pertamina tidak tahu situasi ini. Jadi saya belum bangga kalau Pertamina belum menutup SPBU yang melanggar, karena baru satu yang disanksi. Masih banyak lagi yang melanggar dan belum ditutup,” tegas Andi Harun dikutip iNews Kutai dari laman Pemkot Samarinda.

Dia mencontohkan SPBU yang menjadi lokasi peluncuran fuel card 2.0. Menurutnya, antrean kendaraan di SPBU tersebut sangat panjang bahkan hingga merusak bahu jalan. Demikian halnya dengan SPBU di Jalan PM Noor.

“SPBU yang sekarang kita ini berada, merupakan salah satu SPBU yang beberapa bulan terakhir itu antriannya sangat panjang dan sampai merusak bahu jalan. Saya hafal ini, semua SPBU di Samarinda. Sama parahnya dengan SPBU di PM Noor," katanya. 

Baca Juga

Antisipasi Antrean Kendaraan, Pemkot Samarinda Batasi Pembelian Solar di SPBU

Tidak hanya soal antrean kendaraan, Andi Harun juga menyoroti sikap tutup mata Pertamina terhadap penjualan BBM eceran khususnya ke Pertamini yang notabene tidak memiliki izin. Menurut dia, sikap pengusaha SPBU yang menjual BBM ke pedagang pengecer turut menjadi pemicu sejumlah insiden termasuk kebakaran yang menewaskan delapa orang akibat tabrakan dengan kios Pertamini.

"Makanya setelah Lebaran akan dilakukan penertiban Pertamini. Kami harap Pertamina menjadi pelopor dengan tidak menyuplai BBM ke pedagang yang tidak memiliki izin resmi baik pertamini maupun penjual eceran," ujarnya.

Andi Harun berharap, penerapan kartu kendali atau fuel card 2.0 ini, menjadi solusi dalam pengendalian distribusi BBM bersubsidi yang selama ini terus menjadi keresahan. Dia meminta Pertamina untuk memastikan program tersebut berjalan di SPBU. 

Program Fuel Card 2.0 yang merupakan kerja sama Pemkot Samarinda, PT Pertamina dan BRI. Dengan kartu tersebut, penggunaan solar bersubsidi lebih tepat sasaran, sehingga tidak lagi terjadi antrian kendaraan terutama truk di SPBU-SPBU di Kota Samarinda. 

Disamping itu katanya sebagai upaya bersama untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pembelian berulang-ulang serta mengurangi antrian di SPBU, guna menjaga ketertiban, keamanan, sekaligus kebersihan dan keindahan wajah Kota Samarinda.

“Karena secara teknis dalam pemberlakuan Fuel Card nantinya akan ada batasan maksimal pengisian dalam satu hari pada setiap masing-masing kendaraan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi," pungkasnya.

Editor : Abriandi