JAKARTA, iNewsKutai.id - Utang pemerintah kembali mengalami kenaikan menjadi Rp7.123,62 triliun sepanjang semester I 2022. Sayangnya, pemanfaatan disebut ekonom terjebak pada belanja tidak produktif.
Dalam dokumen APBN KITA edisi Juli 2022, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai bahwa rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal.
Adapun utang pemerintah didominasi oleh instrumen surat berharga negara (SBN) dengan porsi 88,46 persen. Hingga akhir Juni 2022, penerbitan SBN yang tercatat sebesar Rp6.301,88 triliun.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan Kemenkeu boleh saja menganggap rasio utang pemerintah masih aman di bawah level 60 persen, namun bunga utang pemerintah terutama SBN itu terbilang sangat mahal.
"Ada risiko ketika tingkat suku bunga meningkat secara signifikan, maka akan memicu bunga utang naik lebih mahal. Sekarang SBN mendominasi sampai 88,2 persen dari total utang pemerintah, sementara investor menuntut imbal hasil SBN harus tinggi yakni 7,4 persen untuk tenor 10 tahun. Diperkirakan kondisi APBN dapat berisiko apabila harus menanggung pembayaran bunga utang lebih dari Rp410 triliun," kata Bhima, kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (3/8/2022).
Menurut dia, beban bunga utang yang mahal menjadi salah satu titik kritis dari kondisi utang nasional. Yang menjadi titik kritis dari kondisi utang adalah beban bunga utang yang mahal, sementara kemampuan membayar utang tidak sebanding dengan kecepatan penerbitan utang baru.
"Selain itu, pemanfaatan dari utang masih terjebak pada belanja yang tidak produktif," ujar Bhima.
Dia juga menyoroti soal kemampuan negara dalam membayar utang. Hal itu bisa dicek dari posisi Debt Service Rationya (DSR) yang sudah mencapai 39,2 persen berdasarkan data terakhir.
"Filipina dengan rating utang yang lebih baik yakni BBB+ hanya memiliki DSR 10,1 persen dibanding Indonesia dengan rating BBB memiliki DSR 39,2 persen. Semakin tinggi DSR artinya kemampuan bayar utang dari penerimaan ekspor cenderung melemah," ungkap Bhima.
Terkait pemanfaatan utang, lanjutnya, porsi belanja pemerintah untuk belanja barang dan belanja pegawai masih tinggi sehingga dipersepsikan utang untuk hal yang kurang produktif. Sementara pembiayaan utang untuk infrastruktur pun menuai masalah.
"Infrastruktur masif dibangun tapi biaya logistik turunnya kecil sekali masih 23,5 persen dari PDB, konten impor besi baja, mesin dalam proyek infrastruktur juga jadi beban terhadap transaksi berjalan. Inilah yang disebut utang tidak dilakukan secara terukur," tutur Bhima.
Terkait dengan itu, dia menyarankan sebaiknya pemerintah menunda dahulu belanja infrastruktur khususnya infrastruktur yang mengalami cost overun, konten impornya tinggi dan kurang berdampak pada penurunan biaya logistik. Kemudian beberapa infrastruktur mega-proyek terpaksa harus dikorbankan agar ruang fiskal bisa lebih lega.
"Pemerintah juga bisa merevisi lagi rencana pemberian PMN ke BUMN pada 2023, tidak semua BUMN harus dikucurkan pendanaan terlebih setoran dividennya kecil," kata Bhima.
Saran berikutnya, cara penarikan utang melalui SBN sebaiknya diredam, dan lebih memperbesar porsi pinjaman bilateral dan multilateral atau berbasis pada proyek sehingga beban bunga bisa di kurangi.
Dalam forum G20, lanjutnya, pemerintah bisa mendorong debt relief bagi negara berkembang termasuk Indonesia agar mendapat pengurangan beban pokok utang terutama terhadap utang China, baik utang pemerintah maupun utang BUMN.
Menurut Direktur Celios itu, sah-sah saja Indonesia meminta keringanan utang, karena sebelumnya utang juga digunakan untuk pendanaan selama pandemi. "Pemerintah perlu burden sharing atau membagi beban dengan para kreditur," ujar Bhima.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
