YOGYAKARTA, iNewsKutai.id - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal menjadi kota eksklusif. Tidak semua penduduk bisa menjadi penghuni ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara.
Pemerintah akan membatasi dan menyeleksi penduduk yang bisa tinggal. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya permukiman kumuh seperti di kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, tidak semua bisa masuk ke IKN karena merupakan pusat pemerintahan.
Hal ini untuk menjaga standar agar tetap menjadi kota level dunia. Jangan sampai kondisi kumuh terjadi di ibu kota baru.
"Sangat penting untuk meningkatkan level of services. Jangan sampai semua masuk tetapi tidak standar akhirnya tidak menjadi kota level dunia," kata Iwan dalam Seminar Nasional dan Sosialisasi Level Of Service Pengelolaan Gedung IKN di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu (16/3/2024).
Iwan menjelaskan, akan ada pembatasan luasan terbangun untuk mempertahankan kawasan hijau sehingga berdampak pada jumlah penduduk.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan kondisi-kondisi kumuh tidak terjadi. Di samping itu di luar area IKN juga disiapkan agar tidak terjadi ketimpangan dengan menyiapkan sebagai kota penyangga.
"Nanti pasar-pasar tradisional akan ditata termasuk perumahannya untuk menjadi kawasan pendukung IKN. Kami rancang agar IKN itu tidak menjadi kota yang sepi namun tidak terlalu ramai," jelasnya.
Dia menambahkan, Otorita IKN sudah menyiapkan standar level pengelolaan dari infrastruktur yang dibangun. Dia mencontohkan untuk air minum disalurkan ke rumah tangga dalam keadaan siap diminum.
Selain itu, diberlakukan sistem smart System baik di dalam gedung ataupun di luar gedung.
"Nanti memungkinkan ada akses card. Dan tentu nanti akan ada cash less system di mana semuanya bakal diupayakan pembayaran non tunai membantu program bank Indonesia," pungkasnya.
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
