SAMBOJA iNewsKutai.id– Persoalan rumah tidak layak huni di Kutai Kartanegara belum sepenuhnya teratasi. Di tengah berbagai program bantuan pemerintah, masih ada keluarga yang harus tinggal dalam bangunan rusak dan rentan terhadap ancaman banjir.
Kondisi tersebut kembali terlihat saat Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, meninjau rumah warga di Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Samboja, 18 Oktober 2026.
Salah satu rumah yang dikunjungi bahkan berada dalam kondisi nyaris roboh. Atapnya bocor dan posisi bangunan rentan terdampak banjir.
Temuan itu memperlihatkan pentingnya pendataan kebutuhan warga hingga tingkat lingkungan terkecil.
Rendi menilai ketua RT memiliki peran penting karena mengetahui secara langsung kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahnya.
Peran tersebut diharapkan semakin kuat melalui rencana program bantuan Rp150 juta per RT yang akan diterapkan pada tahun mendatang.
“RT memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kondisi dan kebutuhan warga. Melalui pemanfaatan anggaran yang tepat, berbagai persoalan mendasar masyarakat diharapkan dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih efektif,” kata Rendi.
Menurutnya, penanganan rumah tidak layak huni tidak dapat hanya mengandalkan satu lembaga. Pemerintah daerah, Baznas, perangkat kecamatan, kelurahan, desa, hingga RT perlu bekerja sama dalam mendata dan menentukan kebutuhan warga.
Melalui Program Rumah Layak Huni Baznas, salah satu rumah di Kampung Lama direncanakan mendapat perbaikan menyeluruh pada bagian yang rusak, termasuk penggantian atap dan peninggian bangunan sekitar satu meter untuk mengantisipasi banjir.
Namun, tantangan yang lebih luas adalah memastikan keluarga lain dengan kondisi serupa tidak luput dari pendataan dan perhatian pemerintah.
Bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak, keberhasilan program bukan sekadar besarnya anggaran yang disiapkan, melainkan perubahan nyata pada kondisi tempat tinggal mereka.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
