SAMARINDA, iNewsKutai.id - Indeks Desa Membangun (IDM) 2022 Kaltim diprediksi masih bertahan di peringkat 6 nasional. Pencapaian tersebut merupakan yang terbaik dari seluruh provinsi yang ada di Kalimantan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin berharap, IDM 2022 bisa meningkat dibanding tahun sebelumnya di posisi enam. Dia memastikan, posisi tersebut berhasil dipertahankan berdasarkan laporan Tenaga Pendamping Profesional terkait Progres Capaian Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022 per 11 Mei.
"Jika memang belum tembus di atas peringkat enam, ya bertahan sudah syukur. Karena, dalam membangun desa bukan hal yang mudah, perlu dukungan berbagai pihak," jelasnya, Rabu (11/5/2022).
Meski tetap bertahan di peringkat 6 nasional, Syirajudin mengungkapkan jika pencapaian tersebut merupakan yang terbaik dibanding empat provinsi lainnya di Kalimantan. Karenanya, dia mengapresiasi dukungan semua pihak terhadap peningkatan IDM.
"Capaian ini tidak lepas keterlibatan dan peran DPMPD Kaltim, DPMD/DPMK, dan Tenaga Pendamping Profesional yang melakukan pendampingan di desa. Diharapkan IDM kita terus meningkat kedepannya, sehingga rangking secara nasional juga ikut meningkat," harapnya.
Meskipun, ranking IDM secara nasional bukan menjadi target peningkatan. Tapi, diharapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa terus membaik. Sebab IDM menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa.
Sesuai target pemuktahiran data IDM harus sudah terinput 100 persen di aplikasi IDM pada akhir Mei ini. Di Kabupaten Paser 139 desa dan terverifikasi 137 desa atau 98,56 persen, Kutai Kartanegara 193 desa dan terverifikasi 39 desa atau 20,21 persen, Berau 100 desa dan terverifikasi 10 desa atau 10 persen, serta Kutai Barat 190 desa dan terverifikasi 175 desa atau 92,11 persen.
Kabupaten Kutai Timur 139 desa dan terverifikasi 23 desa atau 16,55 persen, Penajam Paser Utara 30 desa dan terverifikasi 13 desa atau 43,33 persen, sedangkan Mahakam Ulu 50 desa namun satu pun drsa belum terverifikasi atau 0 persen.
“Artinya diperlukan pendampingan bagi lokasi desa yang belum input di aplikasi monev DD," jelasnya.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
