Rencana Tata Ruang IKN Nusantara Terkendala Pembebasan Lahan Milik Warga Sepaku

JAKARTA, iNewsKutai.id - Kepemilikan lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ternyata masih menjadi masalah. Pasalnya, terjadi tumpah tindih antara lahan milik masyarakat dengan korporasi.

Sekadar diketahui, IKN Nusantara berada di Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara. Kawasan tersebut masuk dalam areal hutan tanaman industrik yang dikelola PT ITCI. Namun, di areal tersebut  juga terdapat permukiman dan lahan milik masyarakat.

Baca Juga:

Fantastis, Gaji Kepala Otorita IKN Nusantara Rp172 Juta per Bulan, Dana Operasional Rp178 Juta

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tidak menampik jika lahan milik masyakarat dan perusahaan masih menjadi masalah di IKN Nusantara.  Hal ini pula yang menghambat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ibu kota baru.

Hadi mengatakan, penyelesaian RDTR saat ini sebetulnya masih terhambat masalah pembebasan lahan di kawasan hutan yang masih dikoordinasikan dengan KLHK.

Baca Juga:

Rayu Investor Masuk IKN Nusantara, Badan Otorita Siapkan Insentif Fiskal dan Non Fiskal

"Di atas RDTR ada kawasan hutan yang harus segera dilepas. Kami sudah berkoordinasi kepada KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) karena ada kawasan hutan di sana dan kepala Otorita IKN Nusantara," kata Hadi dalam Konferensi Pers Rakornas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (26/7/2022). 

"Kalau RDTR sudah berjalan, kemudian masterplan yang sudah dibuat oleh kepala otorita itu bisa dijalankan, pembangunan langsung berjalan. Kita membantu menyelesaikan RDTR dan ada 4 RDTR yang sudah selesai," ucapnya. 

Baca Juga:

Pematangan Lahan Ibu Kota Baru Dimulai Tahun Ini, Otorita IKN Prioritas Pembangunan Akses Logistik

Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Harry Prihatono menambahkan, lahan di IKN Nusantara hingga saat ini masih ada yang di bawah kewenangan KLHK maupun kementerian lain. 

"Ini sedang proses penyerahan ke ATR/BPN, nanti setelah penyerahan baru akan diserahkan kepada otorita IKN," kata dia. 

Baca Juga:

Bantah IKN Nusantara Sepi Investor, Luhut Klaim Uni Emirat Arab Siap Gelontorkan Dana Rp293 Triliun

Harry menjelaskan, bukan hanya masih milik kementerian, namun lahan di IKN Nusantara juga ada yang masih dimiliki oleh masyarakat dan perusahaan, yang masih tumpang tindih. 

"Bukan belum clear, memang sementara prosesnya demikian. InshaAllah ke depan bakal selesai," ucapnya. 

Baca Juga:

Bahas Pengamanan IKN Nusantara Bareng Pangkoarmada II, Isran Usul Lantamal Dibangun di Samboja 

"Tidak akan (mempengaruhi) proses pembangunan, karena kan juga bertahap, kalau di kawasan inti sudah clear," imbuh dia.