JAKARTA, iNewsKutai.id - Ancaman kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) mengintai. Kuota BBM bersubsidi, Pertalite diprediksi akan habis pada Oktober mendatang.
Saat ini, kuota Pertalite yang sudah terpakai sebanyak 23,05 juta kiloliter. Sementara, kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 28 juta kiloliter. Stok ini diprediksi hanya akan bertahan maksimal tiga bulan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera merampungkan aturan terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.
“Segera aturannya dirampungkan karena argo kan terus berjalan. Sebentar lagi habis,” kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk Polemik: Untung Rugi BBM Subsidi, Sabtu (6/8/2022).
Mulyanto menyarankan kepada pemerintah untuk menghentikan sementara proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ini supaya pemerintah lebih fokus pada penambahan kuota BBM bersubsidi.
Menurutnya, ketersediaan BBM subsidi murah saat ini lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Dia menyebut, hal itu juga dapat menghemat keuangan negara, di mana anggaran subsidi energi 2022 meroket dari Rp152,2 triliun menjadi Rp502,4 triliun. "Jadi harus pilih yang tepat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman juga mengharapkan hal yang sama, yakni aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dirampungkan. Dengan aturan tersebut, nantinya BPH Migas dapat bekerja lebih maksimal untuk mengatur distribusi BBM subsidi, dan mencegah terjadinya kelangkaan.
“Jadi memang kami berharap supaya aturan pembatasan Pertalite bisa kami dapatkan, sehingga kami bisa action untuk mengendalikan konsumsinya," ucapnya.
Editor : Abriandi