Proyek IKN Senilai Rp5,3 Triliun Dimulai, Basuki Hadimuljono Wanti-wanti Empat Aspek Ini

JAKARTA, iNewsKutai.id - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap pertama senilai Rp5,3 triliun resmi dimulai. Penandatanganan 19 paket pekerjaan dilakukan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun mewanti-wanti para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa untuk memperhatikan empat aspek.

Baca Juga

Fantastis, Gaji Kepala Otorita IKN Nusantara Rp172 Juta per Bulan, Dana Operasional Rp178 Juta

Basuk meminta agar PPK dan kontraktor bekerja profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Selain itu juga memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata. 

Basuki juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik. 

"Pastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, perhatikan aspek kelestarian lingkungan, hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN, tertib keselamatan konstruksi, dan hindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, dikutip Selasa (30/8/2022).

Baca Juga

Rayu Investor Masuk IKN Nusantara, Badan Otorita Siapkan Insentif Fiskal dan Non Fiskal

Kementerian PUPR memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara yang ditandai dengan penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket di Auditorium Kementerian PUPR. 

"Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun. Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun," terang Basuki. 

Setelah selesai proses lelang oleh Ditjen Bina Konstruksi, dilakukan penandatanganan kontrak secara simbolis sebanyak 19 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp5,3 triliun. 

Baca Juga

Rencana Tata Ruang IKN Nusantara Terkendala Pembebasan Lahan Milik Warga Sepaku

Adapun rinciannya Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar. 

"Dapat saya sampaikan, direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp4 triliun," pungkasnya.

Editor : Abriandi