Kampanye Pemilu 2024, Bawaslu Kaltim Klaim Minim Pelanggaran

SAMARINDA, iNewsKutai.id - Kampanye pemilihan umum (pemilu) 2024 dan pemilihan presiden (pilpres) di Kaltim diklaim sangat kondusif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim menyebut, rasio pelanggaran kampanye yang ditemukan masih di bawah 5 persen.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto dalam audiens dengan Penjabat Gubernur Akmal Malik, Kamis (4/1/2024). Hari didampingi Anggota Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Danny Bunga serta Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Daini Rakhmat.

Baca Juga

45 Anggota DPRD Kutai Kartanegara Terpilih Dilantik Hari Ini, Berikut Daftarnya

Hari menjelaskan, hingga 10 Februari 2024 mendatang, terdapat 1.728 kegiatan kampanye. Sejak berlangsung mulai 28 November 2023 lalu, angka pelanggaran kampanye disebut cukup rendah.

"95 persen kampanye pemilu di Kaltim sesuai aturan. Jadi rasio pelanggaran seperti administrasi, kode etik, pidana maupun netralitas masih sangat kecil, di bawah 5 persen," ungkapnya dikutip dari laman Pemprov Kaltim.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya sedang melakukan perekrutan tenaga pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan data, ada  11.441 TPS yang tersebar di 10 kabupaten/kota yang harus diawasi saat pemungutan dan penghitungan suara.

Baca Juga

Sempat Membantah, KPU Akhirnya Akui Sirekap Pakai Server Alibaba

“Saat ini kita sedang melakukan perekrutan pengawas TPS,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Akmal Malik menyampaikan apresiasinya atas kinerja jajaran Bawaslu Kaltim dalam mendukung terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil.

“Kami, Pemprov Kaltim tentu sangat berterimakasih dan meminta semua pihak bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi tahun ini,” ucapnya.

Baca Juga

Heboh Perolehan Suara PSI Melonjak Signifikan, Lembaga Survei Bingung Beda dengan Quick Count

Terkait dukungan kesehatan bagi penyelenggara Pemilu, Akmal meminta Badan Kesbangpol dan Dinas Kesehatan Kaltim untuk berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

"Kita tidak ingin kejadian Pemilu tahun 2014 terulang kembali. Kali ini, kita harus pastikan jaminan kesehatan bagi penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu," pungkasnya.

Editor : Abriandi