Pengusaha Wajib Bayar THR H-7 Lebaran, Tak Boleh Dicicil

JAKARTA, iNewsKutai.id - Pengusaha diwanti-wanti untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya paling lambat H-7 Lebaran. THR wajib diberikan secara utuh dan tidak boleh dicicil.

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang akan diteken Menaker Ida Fauziyah pekan ini. Pemberian THR ini merupakan hak pekerja menjelang hari raya sekaligus untuk memenuhi kebutuhan lebaran. 

Baca Juga

Pengusaha Tak Bayar THR, Adukan ke Nomor WhatsApp Ini!

"Minggu ini segera dikeluarkan surat edaran terkait pembayaran THR untuk gubernur dan diteruskan ke pengusaha," kata Ida Fauziah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Ida menegaskan, pembayaran THR kepada pekerja atau buruh merupakan kewajiban pengusaha. 

"Pembayaran THR paling lambay tujuh hari sebelum hari H. Ini sudah lazim surat edaran tetap akan diberikan kepada gubernur ini masih dalam proses administrasi dan segera kita sampaikan. Biasanya memang di awal minggu pertama bulan ramadan kita keluarkan," ujarnya. 

Baca Juga

Kabar Gembira, Tenaga Honorer Pemprov Kaltim Dapat THR Satu Bulan Gaji

Selain itu, dia mengingatkan jika pemerintah tidak akan menolerir lagi pengusaha yang mengeluh terkait pembayaran THR. Alasannya, kondisi perekonomian nasional sudah pulih.

"Tidak boleh lagi ada THR yang dicicil, tidak ada toleransi. Enggak boleh, enggak boleh," ucapnya. 

Untuk memastikan seluruh pekerja mendapat haknya, Kemenaker akan membuka posko THR untuk pengaduan dan konsultasi bagi pengusaha maupun pekerja. 

Baca Juga

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik Imbau Pengusaha Diimbau Bayar THR Lebih Awal

"Sampai sekarang belum ada (pengaduan) karena semua pengusaha juga tahu itu kewajiban yang mesti dilaksanakan para pengusaha. Seperti tahun lalu kita akan buka posko THR, untuk konsultasi pengaduan baik dari kedua belah pihak baik dari pengusaha maupun pekerja," katanya. 

Dia menambahkan, tahun lalu pihaknya menerima 1.540 lebih pengaduan terkait THR. "Sebanyak 1.026 laporan yang diselesaikan untuk THR 2023. Sisaya laporan tidak lengkap sehingga tidak diproses," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di www.inews.id

Editor : Abriandi