SAMARINDA, iNewsKutai - Wakil Gubernur Kalimatan Timur Hadi Mulyadi mengingatkan Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional mengantisipasi dini kebutuhan air untuk kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.
Sekadar diketahui, pasokan air bersih memang menjadi masalah utama di IKN Nusantara. Bendungan Sepaku Semoi yang saat ini dalam proses pembangunan diprediksi hanya mampu memenuhi kebutuhan air hingga 2030 mendatang.
Hadi mengatakan, meskipun dua bendungan lainnya sudah dalam perencanaan pembangunan, namun rencana jangka panjang terkait penyediaan air bersih harus menjadi perhatian utama. Lonjakan jumlah penduduk dipastikan akan berdampak pada peningkatan kebutuhan air bersih.
"Kita harapkan program Dewan SDA Nasional juga masuk dalam pembangunan IKN, apalagi akan dibangun tiga bendungan yaitu Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Selamayu dan Bendungan Batu Lepek, serta satu intake yang akan dibangun adalah Intake Sungai Sepaku di sekitar IKN," kata Hadi Mulyadi usai menghadiri Sidang Pleno Dewan SDA Nasional, di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (1/3/2022).
Menurut Hadi, Harian Dewan SDA Nasional adalah Basuki Hadimuljono yang juga Menteri PUPR Republik Indonesia mengetahui betul kebutuhan pasokan air bersih untuk IKN..
.
"Dengan begitu tentu beliau (Basuki Hadimuljono) tahu persis kebutuhan pasokan air baku untuk IKN. Kita harapkan IKN mendapat perhatian khusus dari Dewan SDA Nasional terkait kebutuhan air baku nantinya," harap Hadi Mulyadi.
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, menghadiri video conference Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional tahun 2022, yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga selaku Ketua Dewan (SDA) Nasional, Selasa,(1/3/2022).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sidang pleno yang dilaksanakan merupakan amanat dari pada pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017, dan sidang pleno kali ini akan membahas beberapa hal, pertama kesepakatan terhadap usul rencana kerja Dewan SDA Nasional tahun 2022.
Kedua, kesepakatan terhadap usulan pembentukan panitia pelaksanaan rencana kerja SDA tahun 2022. Ketiga, pengesahan rekomendasi strategis pengelolaan SDA dalam mendukung peningkatan produksi pangan berkelanjutan.
"Keempat, pengesahan rekomendasi penanganan masalah pesisir pantai, khususnya Pantai Utara Pulau Jawa. Kelima, rekomendasi lingkungan SDA untuk program pengembangan food estate. Keenam, peningkatan rekomendasi pembangunan prasarana SDA di tengah pandemi Covid-19," kata Airlangga Hartarto.
Menko Airlangga Hartarto meyakini terkait hal tersebut telah dibahas antara tim teknis. Oleh karena itu, sidang pada hari ini diharapkan menyepakati dan menetapkan hal-hal tersebut.
"Materi substansi yang telah disepakati akan diputuskan dalam sidang pleno ini, sekaligus bahan pertimbangan bagi Presiden dan untuk ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder sesuai tugas dan fungsinya masing-masing kementerian dan lembaga," tandas Airlangga Hartarto.
Editor : Abriandi