53 Anggota DPRD Kaltim Dilantik. Hasanuddin Mas’ud Ditunjuk Jadi Ketua Sementara

SAMARINDA, iNewsKutai.id - Sebanyak 53 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) yang terpilih dalam pemilu legislatif 2024 lalu resmi dilantik dan diambil sumpahnya dalam Rapat Paripurna di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (2/9/2024).

Prosesi pengambilan sumpah legislator masa jabatan 2024 - 2029 ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Nyoman Gede Wirya. Sementara itu, Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Baca Juga

45 Anggota DPRD Kutai Kartanegara Terpilih Resmi Dilantik

Legislator yang dilantik merupakan perwakilan dari sembilan parpol yang berhasil mengirimkan wakilnya ke parlemen. Sementara 9 parpol lainnya gagal meraih kursi di DPRD Kaltim.

Partai Golkar mendapatkan kursi terbanyak dengan menempatkan 15 wakilnya disusul Partai Gerindra sebanyak 10 kursi, PDIP (9), PKB (6), PKS dan PAN (4), Partai Nasdem (3), Partai Demokrat dan PPP sama-sama memperoleh dua kursi.

Dalam rapat paripurna tersebut juga disepakati menunjuk Hasanuddin Mas’ud sebagai ketua sementara DPRD Kaltim dan Ekti Emanuel sebagai wakil ketua sementara.

Baca Juga

Viral, Legislator Cantik Pamer Payudara di Media Sosial

Pelantikan dan pengambilan sumpah dihadiri Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik; Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim.

Akmal Malik dalam sambutannya menekankan pentingnya peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan demokratis. Legislator dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk menghadapi tantangan pembangunan.

"Melalui momen yang berbahagia ini, saya sampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD Kaltim yang baru saja dilantik. Pemilu yang telah berlangsung membuktikan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi," ujarnya dikutip dari laman Pemprov Kaltim.

Baca Juga

Bejat, Anggota DPRD Perkosa Anak Kandung di Hotel

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu juga mengingatkan legislator akan tugas dan tanggung jawab mereka yang diatur dalam undang-undang, termasuk dalam fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Editor : Abriandi