JAKARTA, iNewsKutai.id - Kelangkaan minyak goreng kemasan terancam kembali terulang. Penyebabnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berencana menghentikan pengadaan minyak goreng.
Penghentian pengadaan ini merupakan buntut dari tunggakan pembayaran utang rafaksi minyak goreng pemerintah kepada Aprindo sebesar Rp344 miliar. Jika tidak dilunasi, minyak goreng di 48.000 ritel modern terancam kosong.
Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey mengungkapkan, perusahaan yang tergabung dalam Aprindo sebanyak 31 anggota dengan 48 ribu ritel yang tersebar di seluruh Indonesia. 80% dari ritel tersebut bergerak di sektor pangan.
"Kami mohon maaf jika masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng di gerai-gerai ritel kami," ujar Roy dilansir dari iNews.id, Jumat (14/4/2023).
Roy menjelaskan, kelangkaan minyak goreng bisa terjadi karena pengadaan minyak goreng premium akan dihentikan. Opsi ini merupakan bentuk ketegasan Aprindo kepada pemerintah.
Alasannya, seluruh peritel sudah taat pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 3 yang mana harus menjual minyak goreng satu harga yakni Rp14.000 per liter.
"Ini salah satu opsi kami karena sampai hari ini (utang rafaksi Rp344 miliar) belum dibayar," tuturnya.
Angka tersebut merupakan selisih yang dijanjikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk dibayarkan pada pelaku usaha ritel atas kebijakan harga minyak goreng satu harga pada 19-31 Januari 2022.
Roy menuturkan, Aprindo sudah menagih utang tersebut bahkan telah menemui Kemendag namun belum mendapat jawaban. Aprindo juga sudah mengadu ke Komisi VI DPR RI dengan harapan dapat mendorong Kemendag memberikan verifikasi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar utang sebanyak Rp 344 miliar itu bisa segera cair.
Sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Jalan terakhir, lanjut Roy, Aprindo bersurat ke Presiden Joko Widodo dengan harapan ada tindak lanjut setelah itu.
"Kami masih terus berdiskusi dengan anggota kapan opsi itu direalisasikan, sambil menunggu hasil tindak lanjut dari Presiden. Tapi yang pasti jika dalam waktu dekat tidak ada jawaban, kami akan otomatis stop pengadaan," tegas Roy.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
