Dikutip dari laman resmi MK, Rudy Hartono selaku penggugat menyebutkan urgensi pengaturan batas maksimal capres dan cawapres pada Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan dalam sidang Perkara Nomor 107/PUU-XXI/2023 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada Kamis (21/9/2023) di Ruang Sidang Panel MK.
Rudy menilai ketiadaan pengaturan batasan maksimal usia tersebut berpotensi melahirkan tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945.
Sebelumnya, pada Senin, 16 Oktober 2023, MK mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres. Dalam putusannya, MK memutuskan seseorang yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa maju sebagai calon presiden (capres) dan cawapres.
Putusan MK terhadap gugatan yang diajukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru Re A itu disebut-sebut sebagai karpet merah untuk Gibran dari sang paman, Ketua MK Anwar Usman. Sebab, dengan putusan MK tersebut, Gibran yang kini berusia 36 tahun bisa maju di Pilpres 2024.
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Senin, 23 Oktober 2023
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
