SAMARINDA, iNewsKutai.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang Pilkada Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu. Lantas, kapan pilkada ulang digelar?
Komisioner KPU Kaltim, Abdul Qoyyim Rasyid menyatakan, pihaknya bergerak cepat menyusul keputusan MK mendiskualifikasi calon kepala daerah di Kutai Kartanegara dan pasangan calon di Mahakam Ulu.
Qoyyim menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga KPU Kaltim akan menjalankan sepenuhnya amar putusan tersebut. Untuk itu, pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan KPU RI dan KPU Kutai Kartanegara serta Mahakam Ulu.
"Prinsipnya KPU patuh pada putusan MK dan kami akan mengikuti semua arahan dari KPU RI terkait teknis pelaksanaan PSU di Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu," katanya dikutip dari Antara, Selasa (25/2/2025).
Dengan putusan tersebut, KPU hanya memiliki waktu dua bulan untuk mempersiapkan sekaligus melaksanakan pemungutan suara ulang.
Pasalnya, dalam amar putusan MK, KPU hanya diberi waktu 60 hari untuk menggelar pilkada ulang sejak putusan dibacakan di Kukar dan tiga bulan di Mahakam Ulu.
Qoyyim menambahkan, untuk jadwal pasti pemungutan suara ulang menunggu arahan dari KPU RI.
"Belum tahu jadwal pastinya tapi yang pasti maksimal 90 hari setelah keputusan MK untuk Mahulu dan 60 hari untuk Kukar," ungkapnya.
Sebelumnya, MK mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon bupati Kukar setelah mengabulkan sebagian permohonan dari pasangan calon nomor urut 3, Dendi Suryadi dan Alif Turiadi.
Keputusan yang tertuang dalam Amar Putusan Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 itu juga memerintahkan KPU menggelar pilkada ulang.
Sementara dalam sengketa Pilkada Mahakam UIu, MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3, Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah karena terbukti melakukan praktik suap.
Keduanya juga didiskualifikasi dan dilarang mengikuti pilkada ulang yang akan digelar dalam waktu 90 hari kedepan.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
