Data Karhutla Kaltim Simpang Siur, Selisihnya Tembus 3.538 Hektare

Ardi Wiriya
Foto: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono memberikan keterangan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur, Senin (14/9/2026). Diaz mendorong sinkronisasi data antarinstansi setelah ditemukan perbedaa

SAMARINDA, iNewsSamarinda.id — Berapa sebenarnya luas hutan dan lahan yang terbakar di Kalimantan Timur? Pemerintah ternyata belum memegang satu angka yang seragam.

Catatan sejumlah instansi menunjukkan selisih hingga ribuan hektare. Kondisi ini menjadi perhatian Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono saat memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur.

Dalam rapat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, muncul sedikitnya empat angka berbeda mengenai luas kawasan yang terbakar.

Data Kepolisian dan TNI Kodam mencatat sekitar 3.042 hektare. Polda Kalimantan Timur memiliki angka 2.223 hektare, sedangkan Sistem Pemantauan Karhutla atau SIPONGI mencatat 2.715 hektare.

Angka paling besar muncul dalam catatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD, yakni 5.761 hektare.

Artinya, selisih antara catatan terendah dan tertinggi mencapai 3.538 hektare.

Diaz mengatakan perbedaan tersebut perlu segera disinkronkan. Pemerintah, menurut dia, membutuhkan satu gambaran yang jelas mengenai skala kebakaran. Terlebih, data itu menjadi informasi publik sekaligus pijakan dalam menentukan kebijakan penanganan karhutla.

“Jadi kita ingin menindaklanjuti rapat tadi, sebenarnya data ini seperti apa. Karena masyarakat juga perlu tahu sebenarnya luas kebakaran itu, yang terbakar itu berapa,” kata Diaz, Senin, 14 September 2026.

Diaz menduga perbedaan angka itu salah satunya dipengaruhi penggunaan sumber data satelit yang tidak sama. Sedikitnya tiga sumber digunakan untuk memantau karhutla, yakni Terra, NOAA-20, dan SNPP.

Menurut dia, satu instansi dapat menggunakan data dari satu satelit, sementara lembaga lain menggunakan sumber berbeda. Perbedaan metode tersebut kemudian menghasilkan angka luasan kebakaran yang tidak seragam.

“Jadi mungkin ada instansi tertentu mengambil data dari salah satu satelit itu, instansi yang lain mengambilnya dari satelit yang lain, sehingga ada perbedaan data itu,” ujarnya.

Mencari Satu Angka

Persoalannya kini bukan sekadar menghitung titik api. Pemerintah harus menentukan metode yang dapat dipakai bersama agar setiap lembaga tidak berbicara dengan angka berbeda ketika menjelaskan kondisi karhutla kepada publik.

Diaz mengatakan pemerintah tengah membahas beberapa pilihan. Data dari sejumlah satelit dapat digabungkan, atau pemerintah menetapkan satu sumber sebagai acuan yang digunakan secara konsisten.

“Kita tadi bicara bagaimana untuk menyinkronkan perbedaan data yang diambil dari tiga satelit itu, apakah itu digabungkan, lalu dibulatkan, atau konsisten hanya satu,” kata Diaz.

Ia mencontohkan mekanisme pemantauan di tingkat ASEAN. Menurut Diaz, ASEAN menggunakan satelit NOAA-20 dalam memonitor kebakaran lahan dan asap. Pendekatan tersebut dinilai dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia untuk membangun konsistensi data.

“Mungkin ada baiknya kita mengikuti apa yang dilakukan ASEAN juga, jadi itu hanya menggunakan satu satelit saja,” ujarnya.

Bukan Cuma Luas Lahan Terbakar

Selain luasan kebakaran, Kementerian Lingkungan Hidup juga memantau kualitas udara di daerah terdampak.

Diaz mengatakan pemerintah menggunakan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang ditempatkan di sejumlah daerah untuk mengetahui perubahan kualitas udara akibat kebakaran.

“Kita pastinya selalu memonitor air quality. Kita punya SPKUA yang kita deploy ke daerah-daerah untuk memonitor,” katanya.

Pemantauan itu penting karena dampak karhutla tidak berhenti pada luas lahan yang dilalap api. Asap yang dihasilkan dapat menjalar melampaui lokasi kebakaran dan mempengaruhi kualitas udara yang dihirup masyarakat.

Karena itu, penyatuan data menjadi pekerjaan penting di tengah penanganan karhutla Kalimantan Timur. Selama instansi pemerintah masih membawa angka berbeda, skala persoalan yang sesungguhnya berpotensi sulit dibaca secara utuh.

Bagi Diaz, satu data bukan sekadar urusan statistik. Angka yang konsisten dibutuhkan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga penanggulangan bencana bekerja dengan pijakan informasi yang sama, serta publik memperoleh gambaran yang jelas tentang seberapa luas Kalimantan Timur telah terbakar.

Editor : Dzulfikar

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network