TENGGARONG, iNewsKutai.id – Menjadi alumni organisasi mahasiswa bukan berarti kehilangan keberanian untuk mengkritik pemerintah. Sikap kritis justru diharapkan tetap menjadi bagian dari peran Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) dalam mengawal kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pesan tersebut disampaikan Asisten I Sekretariat Kabupaten Kukar, Muhammad Taufik Hidayat, menyusul pelantikan pengurus IKA PMII Kukar periode 2026–2031 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (21/10/2026).
Taufik menilai, pengalaman berorganisasi dan tradisi berpikir kritis yang melekat pada kader PMII merupakan modal penting untuk memberikan pandangan berbeda terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan alumni aktivis mahasiswa, agar persoalan pembangunan tidak hanya dilihat dari sudut pandang birokrasi.
“Yang jelas, organisasi ini memiliki nilai strategis berkaitan dengan sejarahnya. Mereka ini orang-orang yang kritis. Jadi, kekritisan itu jangan sampai hilang,” ujar Taufik.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan secara konstruktif dapat membantu pemerintah mengevaluasi kebijakan sekaligus menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Tetap kritis dalam rangka membangun secara konstruktif, karena saran dan masukan memang sangat diperlukan oleh pemerintah daerah,” lanjutnya.
Di sisi lain, Taufik berharap kepengurusan IKA PMII yang baru tidak sekadar menjalankan agenda internal organisasi. Kehadiran para alumni di berbagai bidang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Kemitraan dengan pemerintah, menurut dia, tetap diperlukan. Namun, hubungan tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan keberanian menyampaikan pandangan dan masukan.
“Harapan kita, pengurus yang sudah dilantik ini bisa menjalankan amanah dan bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun daerah secara berkelanjutan, sehingga masyarakat bisa merasakan kesejahteraan yang adil dan merata,” katanya.
Dengan masa kepengurusan hingga 2031, IKA PMII Kukar diharapkan mampu mengambil peran lebih luas dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.
Pesan pemerintah daerah itu sekaligus menempatkan sikap kritis sebagai bagian penting dari kemitraan. Dukungan terhadap pembangunan tidak harus selalu berupa persetujuan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kritik dan gagasan yang mendorong perbaikan kebijakan.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
