TENGGARONG, iNewsKutai.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan menjaga infrastruktur di tengah penurunan anggaran daerah. Perawatan jalan dan penanganan longsor menjadi salah satu kebutuhan yang harus tetap diperhatikan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kemampuan keuangan daerah terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. APBD Kukar yang mencapai Rp14 triliun pada 2024 turun menjadi Rp7,9 triliun pada 2026.
Sementara pada 2027, APBD diperkirakan hanya berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
“Penurunan pendapatan kita tentu berdampak pada kemampuan belanja pemerintah daerah,” kata Aulia, Jumat, 6 November 2026.
Menurut Aulia, pemerintah harus lebih selektif menentukan penggunaan anggaran. Sebab, sebagian dana tetap dibutuhkan untuk membayar gaji sekitar 18 ribu ASN serta membiayai operasional pemerintahan.
Pemkab Kukar telah mengurangi belanja operasional dari sekitar Rp1,1 triliun menjadi Rp400 miliar. Penghematan tersebut mencapai Rp700 miliar.
Meski demikian, kebutuhan perawatan infrastruktur masih cukup besar. Salah satunya penanganan sejumlah titik longsor yang diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar.
“Kalau ini tidak ditangani, jalan-jalan kita bisa patah,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, perawatan jalan sering kali tidak dianggap sebagai pembangunan karena tidak menghasilkan fasilitas baru. Padahal, pekerjaan tersebut penting untuk menjaga jalan tetap aman digunakan masyarakat.
Karena itu, Aulia menegaskan pemerintah akan mengutamakan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan. Selain meningkatkan pendapatan daerah, belanja pemerintah juga harus dilakukan secara lebih efisien.
“Bagaimana kita bisa mencari sebanyak-banyaknya pendapatan dan seoptimal mungkin menggunakan anggaran,” katanya.
Editor : Dzulfikar
Artikel Terkait
