Wadduh, Badan Otorita IKN Nusantara Tunggak Gaji Pegawai

JAKARTA, iNewsKutai.id - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dikabarkan menunggak gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak dibentuk pemerintah.

Sekretaris Badan Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya tidak menampik kabar tersebut. Dia membenarkan jika tenaga honorer dan PPPK yang bekerja di Badan Otorita IKN belum menerima gaji.

Baca Juga

Jadi Pegawai Badan Otorita IKN Nusantara, Siap-siap HP Disadap

Menurutnya, untuk pegawai yang direkrut dari swasta dan diangkat menjadi PPPK, gaji dan tukin belum bisa dibayarkan karena belum memiliki standar acuannya.  Jaka mengatakan, Otorita IKN tidak bisa mengeluarkan gaji dan tukin tanpa dasar hukum. 

Hal itu dikarenakan Peraturan Presiden (perpres) yang mengatur tentang hak keuangan dan fasilitas Badan Otorita IKN Nusantara belum terbit. Sementara, untuk pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau tenaga honorer sudah mendapatkan gaji.  

“Meskipun prosesnya lama, tetapi haknya tidak hilang. Nanti tentu akan dibayarkan sesuai dengan standar yang ada di Perpres,” tuturnya kepada iNews.id dikutip, Sabtu (8/4/2023).

Baca Juga

Siap-siap, Badan Otorita IKN Nusantara Buka Pendaftaran CPNS Tahun Ini

Jaka mengatakan, secara prinsip standar gaji dan tunjangan kinerja (tukin) dari eselon 1 ke bawah belum memiliki acuan atau standar. Sementara untuk ASN yang ditugaskan untuk bekerja di Otorita IKN tetap menerima gaji seperti di instansi lama. 

Hanya saja, sebagian di antaranya tidak menerima tunjangan kinerja (tukin) karena  disesuaikan dengan kebijakan masing-masing instansi.  Dia mencontohkan jabatan fungsional jaksa. Selama mereka tetap berperan sebagai jaksa, gaji dan tukin akan dibayarkan sebagai fungsional.

Namun, ada juga yang tidak mendapatkan tukin lantaran instansinya harus membayarkan tukin kepada pejabat pengganti yang mengisi posisi kosong dari pejabat yang ditugaskan ke Otorita IKN.  

Baca Juga

Wujudkan Kota Layak Huni, Otorita IKN Nusantara Gandeng Singapura

“Memang kondisinya yang membuat tidak bisa dibayarkan, bukan karena tidak ada anggaran. Kalau instansi dengan struktur memang tidak bisa memberikan tukin karena harus memberikan kepada pejabat pengganti,” pungkasnya.

Editor : Abriandi