Geger, Jakarta Jadi Tuan Rumah Pertemuan Komunitas LGBT ASEAN

JAKARTA, iNewsKutai.id - Media sosial dihebohkan dengan rencana pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender ( LBGT ) se-ASEAN di mana DKI Jakarta menjadi tuan rumah. 

Pertemuan yang digagas  ASEAN SOGIE Caucus itu rencananya digelar 17-21 Juli 2023 mendatang. 

Baca Juga

Sah, Uganda Berlakukan Hukuman Mati bagi Pelaku LGBT

Organisasi ASEAN SOGIE dibentuk dan berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2021 lalu, bersama Forum Asia dan Arus Pelangi. 

Rencana pertemuan itu terungkap dalam akun Instagram @aseansoegicaucus. Namun, saat ini akun tersebut sudah tidak bisa diakses. Flyer pertemuan bertema ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) ini sudah dihapus. 

Termasuk tautan undangan yang bersedia mengikuti pertemuan itu pun kini sudah tidak menerima tanggapan.

Baca Juga

Waduh, Singapura Resmi Legalkan Hubungan Gay

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) langsung bereaksi keras atas kabar pertemuan komunitas LGBT tersebut. MUI secara tegas minta pemerintah melarang pertemuan kaum penyuka sesama jenis tersebut. 

Alasannya, kegiatan tersebut melanggar Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyatakan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengizinkan pertemuan LGBT se-ASEAN  di Jakarta. 

"Jika pertemuan aktivis LGBT se-ASEAN diizinkan di Jakarta, berarti pemerintah telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Konstitusi, terutama Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa," ujar Anwar dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023). 

Baca Juga

Timnas Pendukung LGBT Ancam Mundur, FIFA Izinkan Ban Kapten Pelangi di Piala Dunia 2022

Anwar mengingatkan, konsekuensi logis dari pasal tersebut adalah pemerintah tidak boleh memberi izin terhadap suatu kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. 

Apalagi, enam agama diakui di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, tidak mentolerir praktik LGBT. 

"Untuk itu, MUI mengingatkan dan mengimbau pihak pemerintah agar jangan memperkenankan dan memberi izin terhadap diselenggarakannya acara tersebut," pungkasnya.

Editor : Abriandi