MKMK Temukan Masalah dalam Putusan Batas Usia Capres, Jimly Asshiddiqie Ngaku Nangis

JAKARTA, iNewsKutai.id - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menemukan banyak masalah dalam putusan batas usia maksimal capres 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie bahkan mengaku menangis setelah mendengarkan keterangan tiga hakim konstitusi yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih terkait laporan pelanggaran kode etik. 

Baca Juga

Breaking News! Anwar Usman Diberhentikan sebagai Ketua MK

"Hakim-hakim ini kita bebasin untuk curhat terkait pelanggaran kode etik. Wah curhatnya banyak Sekali. Yang nangis malah kami," ucap Jimly dikutip, Rabu (1/11/2023). 

Jimly pun membeberkan sejumlah masalah yang menjadi temuan MKMK setelah memeriksa Anwar Usman cs. Mulai dari hubungan kekeluargaan Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming Raka. 

Jimly menyatakan, seharusnya Anwar Usman mundur dari perkara tersebut namun nyatanya tidak dilakukan. 

Baca Juga

Enam Hakim Konstitus Langgar Kode Etik Terkait Batas Usia Capres-Cawapres

"Masalah hubungan kekerabatan ini di mana hakim diharuskan mundur dari perkara tapi tidak mundur," ucapnya.

Putusan tersebut pada akhirnya memberikan karpet merah kepada Gibran yang notabene keponakan Anwar Usman bisa melenggang menjadi calon wakil presiden.

Meski belum menginjak usia 40 tahun, namun Gibran diuntungkan dengan putusan pernah menjabat kepala daerah. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menjadi wali kota Solo dalam dua tahun terakhir.

Baca Juga

Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs Hari Ini, Masihkah MKMK Bertaji?

Jimly juga menyoroti sikap Anwar Usman yang membicarakan perkara tersebut saat memberikan kuliah umum di Semarang. Hakim konstitusi juga memaparkan masalah di MK dalam acara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

"Ada juga hakim yang menulis dissenting opinion tapi bukan substansi ide yang dituliskan tapi ekspresi kemarahan. Ini kan jadi masalah juga," katanya. 

Masalah lainnya adalah registrasi perkara yang tidak sesuai prosedur dan  pembentukan MKMK.

Baca Juga

Nah Lho! MKMK Sebut Anwar Usman Bersalah dalam Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Meski demikian, Jimly mengatakan MKMK masih akan memeriksa pelapor dan terlapor untuk membuktikan masalah tersebut. Sidang MKMK berlangsung hingga Jumat (3/11/2023). Sementara, putusan akan dibacakan pada Selasa (7/11/2023). 

"Nanti kami baru akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana kira kira putusan terbaik dari majelis kehormatan," katanya. 

Editor : Abriandi