DPR Abaikan Putusan MK, Jegal PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta?

JAKARTA, iNewsKutai.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan calon kepala daerah terancam dimentahkan DPR. Rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Pilkada tidak sepenuhnya mengakomodasi putusan MK.

Berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DIM) baru usul inisiatif DPR, persyaratan suara partai politik pengusung tetap 25 persen. Batas perolehan suara 7,5 persen hanya berlaku bagi parpol yang tidak memiliki kursi di parlemen.

Baca Juga

Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ditunjuk Jadi Kepala Badan Otorita IKN Nusantara

Ini berarti PDI Perjuangan terancam tidak bisa mencalonkan gubernur di Pilgub Jakarta. Tidak hanya itu, ratusan daerah lainnya terancam hanya calon tunggal dan melawan kotak kosong.

Berdasarkan ketentuan pasal 40 yang diubah dalam DIM baru usul inisiatif DPR yang dibacakan, terdapat dua kelompok persentase syarat pencalonan Pilkada 2024 bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD maupun parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD.

(1) Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Baca Juga

DPR Batalkan Pengesahan RUU Pilkada, Pendaftaran Calon Kepala Daerah Ikut Putusan MK

(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon gubernur dengan ketentuan:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suaea sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut. 

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta jiwa) sampai dengan 6.000.000 (enam juta jiwa), partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut. 

Baca Juga

Tunda Pengesahan RUU Pilkada, Siasat DPR Redam Aksi Penolakan?

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. 

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat  pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pwmilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. 

(3) Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten/Kota dapat mendaftarkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota dengan ketentuan:

Baca Juga

DPR Begal Putusan MK, Mahasiswa, Aktivis dan Buruh Demo Besar-besaran Hari Ini

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suaea sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut. 

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu-500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut. 

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu-1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut. 

Baca Juga

Daftar 8 Parpol Lolos ke DPR Hasil Pemilu 2024, PPP Terdepak dari Senayan

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat  pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pwmilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut. 

Wakil Ketua Baleg DPR yang bertindak sebagai pimpinan rapat, Ahmad Baidowi langsung mengambil kesepakatan seusai mendengar adanya DIM baru usul inisiatif DPR RI tersebut.

"Ini sebenernya mengadopsi putusan MK yang mengakomodasi partai non-parlemen bisa mencalonkan kepala daerah. Jadi sudah bisa mendaftarkan ke KPU, yang sebelumnya tidak bisa. Bisa disetujui ya?," tanya pria yang akrab disapa Awiek saat mengambil keputusan.

artikel ini telah tayang di inews.id

Editor : Abriandi