Punya Lahan di Kawasan IKN Nusantara? Silakan Ajukan Klaim ke Gubernur Kaltim

JAKARTA, iNewsKutai.id - Kabar gembira bagi warga Kecamatan Sepaku khususnya yang memiliki lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kantor Staf Kepresidenan mempersilakan pihak yang memiliki tanah di wilayah IKN untuk mengajukan klaim. 

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan menyatakan, pihak yang memiliki info dan data kepemilikan lahan oleh masyarakat adat ataupun indikasi konflik lainnya dapat menyampaikan kepada tim yang dibentuk Gubernur Kaltim, untuk menjadi bagian yang ditelaah dalam proses kerja yang sudah berjalan. 

Baca Juga

Ditunjuk Bereskan Masalah Lahan, Luhut Binsar Pandjaitan Langsung Sidak ke IKN Nusantara

Abetnego menjelaskan, klaim bisa disampaikan kepada tim tersebut yang beranggotakan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim dan Kantor Pertanahan (Kantah) Balikpapan. 

“Mekanisme ini diatur dalam Pergub Kalimantan Timur No. 6/2020 tentang pengendalian peralihan penggunaan tanah dan perizinan pada kawasan calon Ibu Kota Negara dan kawasan penyangga,” jelasnya.

Sebagai informasi, terdapat beberapa kategori lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan IKN. Kategori lokasi tersebut terdiri dari zona inti dan zona-zona pengembangan. 

Baca Juga

IKN Nusantara Sepi Investor, Pembangunan Ibu Kota Baru Andalkan Proyek APBN

Abetnego memastikan, tidak ada penguasaan tanah pada zona Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, sebab itu merupakan lahan segar di kawasan hutan. Sedangkan terhadap zona pengembangan, terdapat indikasi penguasaan-penguasaan baik oleh masyarakat, perusahaan, institusi, atau pihak lain terkait.

“Areal itu yang saat ini dilakukan inventarisasi dan verifikasi oleh Kanwil BPN Kaltim dan Kantah Balikpapan,” terangnya. 

Menurut Abetnego, saat ini tim juga menangani beberapa klaim, baik yang datang dari masyarakat adat, ahli waris kesultanan Kutai, maupun klaim dari kelompok tani di lokasi IKN. 

Baca Juga

Istana Instruksikan Ganti Rugi Lahan IKN Nusantara Segera Dibayarkan

Abetnego juga mengutarakan, pemerintah saat ini sedang berproses menyusun peraturan pelaksana UU IKN. Salah satunya, Ranperpres tentang perolehan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pembatasan pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara. 

“Aturan tersebut akan mengatur, mengendalikan dan mengantisipasi permasalahan pertanahan yang ada,” kata Abetnego.

Editor : Abriandi