Dukung Seruan Bangga Produk Indonesia, Isran Noor: Contoh Negara China

NUSA DUA, iNewsKutai.id - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan komitmennya untuk mengembangkan produk dalam negeri yang menjadi kebutuhan masyarakat. Isran mengambil contoh China yang mampu memenuhi kebutuhan miliaran penduduknya.

Orang nomor satu di Benua Etam tersebut mengatakan, Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang dipusatkan di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, menjadi momentum untuk menghentikan impor produk yang notabene bisa diproduksi di dalam negeri.

"Momen ini harus kita manfaatkan untuk bisa menggunakan produk dalam negeri. Stop membeli barang impor. Kita harus sudah menjadi tuan rumah sendiri untuk produk buatan negeri sendiri, Bangga Buatan Indonesia," jelas Isran di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3/2022).

Isran mengatakan, sesuai keinginan dan harapan Presiden Jokowi, maka semua pihak harus memiliki komitmen untuk bagaimana mengembangkan produk dalam negeri yang dibutuhkan masyarakat. Dia mencontohkan China yang berpenduduk miliaran jiwa dan mampu memproduksi berbagai kebutuhan rakyatnya.

"Kita melihat China. Dia bisa memproduksi dalam negerinya dan rakyatnya menjadi konsumen produk-produk negaranya, sisanya baru dia ekspor ke negara-negara lain," ungkapnya.

Oleh karenanya, Aksi Afirmasi yang diserukan Presiden Jokowi agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN menggunakan produk dalam negeri, pantas didukung dan dilakukan semua pihak, tidak saja pemerintah tetapi swasta dan masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dihadapan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga, seluruh kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dan Direktur Utama BUMN menegaskan bagaimana APBN, APBD dan anggaran BUMN mampu mentrigger pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.

"Caranya, kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri. Bangga Buatan Indonesia," tegas Jokowi.

Kuncinya utamanya, lanjut orang nomor satu republik ini, bagaimana pengadaan barang dan jasa pemerintah harus membeli produk dalam negeri, bukan barang-barang impor.
.
"Kita memiliki pengadaan barang dan jasa, anggaran modal, pusat itu Rp526 triliun. Daerah, Pak Gubernur, Bupati, Pak Wali, ada Rp535 triliun. Lebih gede daerah. Dan BUMN, saya detailkan lagi Rp420 triliun. Itu semua duit gede banget, besar sekali," ungkapnya.

Editor : Abriandi