Tak Ingin Ada Ketimpangan, Wagub Kaltim Ingatkan Asas Pemerataan dalam Pembangunan IKN Nusantara

BALIKPAPAN, iNewsKutai.id - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengingatkan pemerintah untuk menerapkan asas pemerataan dan keadilan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Empat daerah yang bersentuhan langsung juga harus mendapat porsi pembangunan yang sama untuk menopang keberadaan ibu kota baru. Daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, kemudian Kota Samarinda serta Balikpapan.

Baca Juga

Fantastis, Gaji Kepala Otorita IKN Nusantara Rp172 Juta per Bulan, Dana Operasional Rp178 Juta

"Kami minta agar empat daerah yang bersentuhan langsung ini juga mendapatkan porsi pembangunan yang sama. Proyek IKN harus tetap berasaskan pemerataan dan keadilan agar tidak terjadi ketimpangan," jelasnya seusai Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Daerah di VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Kamis (31/3/2022).

Rakor dipimpin Wakil Ketua DPD RI H Mahyudin dan dihadiri Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong serta kepala daerah kabupaten/kota secara virtual.

Hadi menyatakan, masyarakat Kaltim sepenuhnya mendukung pembangunan IKN. Karena itu, dia berharap agar DPD RI harus mampu menterjemahkan keinginan serta harapan warga Kaltim agar turut menikmati keberadaan ibu kota.

Baca Juga

Rayu Investor Masuk IKN Nusantara, Badan Otorita Siapkan Insentif Fiskal dan Non Fiskal

"Ya, itu sudah kita sampaikan semua, bagaimana IKN benar-benar mendorong terciptanya pemerataan pembangunan. Tadi juga ada disampaikan terkait infrastruktur jalan di kawasan perbatasan," ungkapnya.

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengakui sengaja datang bersama tiga wakil menteri yang berkaitan langsung dengan pembangunan IKN.
.
"Kita ingin mendengar langsung apa saja permasalahan yang dihadapi, aspirasi dan keluhan masyarakat berkaitan pembangunan IKN. Semoga apa yang disampaikan tadi sudah mampu dipahami pihak kementerian. Segera dicarikan solusi kalau ditemukan permasalahan. Itu yang terbaik untuk rakyat Kaltim," pungkasnya.

Editor : Abriandi