Bupati Kukar Tahan Belanja APBD hingga Dana Masuk ke Kas Daerah

TENGGARONG, InewsKutai.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengubah pola pengelolaan anggaran pada 2026. Belanja daerah hanya akan dilakukan setelah dana benar-benar masuk ke kas daerah. Kebijakan itu ditempuh untuk menghindari munculnya utang pada akhir tahun anggaran.

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan pendekatan pengelolaan keuangan tahun ini berbeda dibanding sebelumnya. Jika pada tahun-tahun lalu pemerintah lebih mengandalkan proyeksi pendapatan, kini belanja disesuaikan dengan ketersediaan kas.

Baca Juga

Diduga Akibat Kebocoran LPG, Warung Penjual BBM di Samboja Barat Terbakar

“Kalau uangnya sudah ada, baru kita rilis belanjanya,” kata Aulia, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut dia, realisasi pendapatan daerah hingga saat ini baru mencapai sekitar 26 hingga 30 persen dari total APBD 2026. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah bersama DPRD mengambil langkah pengendalian belanja.

Untuk sementara, pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Pemerintah hanya menjalankan kegiatan sekitar 30 persen terlebih dahulu sembari menunggu peningkatan penerimaan daerah.

Baca Juga

Kukar Andalkan Tiga Desa Loa Kulu di Ajang Desa Cantik Nasional

Aulia mengatakan sebagian anggaran yang tersedia telah digunakan untuk kebutuhan rutin pemerintahan. Sisanya diprioritaskan untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sejumlah program dipastikan tetap berjalan, antara lain pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk layanan berobat gratis menggunakan KTP, program BOS Kabupaten (Boskab), Boskab afirmasi, bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru, serta dana RT.

“Belanja yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sudah kami poskan tersendiri dan kami jamin tidak akan terganggu,” ujarnya.

Baca Juga

Paripurna DPRD Kukar Memanas, PDIP Ancam Boikot Kebijakan Bupati Gara-gara Raperda Pesantren

Menurut Aulia, kebutuhan tersebut telah dipersiapkan sejak awal karena berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat dan pelaksanaan tahun ajaran baru.

Ia menegaskan pengendalian belanja dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah berharap pembangunan tetap berjalan tanpa meninggalkan beban utang pada akhir tahun anggaran.

“Kami berusaha mengendalikan belanja ini sehingga pada akhir tahun tidak menimbulkan utang seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Aulia.

Editor : Dzulfikar