Forum Dialog Sumpah Pemuda bersama Senator Kaltim Kritisi Isu Sentralistik Jakarta

SAMARINDA, iNewsSamarinda.id - Peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi generasi muda untuk menyuarakan persoalan daerah, antara lain krisis lingkungan, masalah karhutla, akses pendidikan, kekerasan berbasis gender, hingga ketimpangan pembangunan di Kalimantan Timur.

Isu tersebut mengemuka dalam Dialog Publik Senator Kaltim bertema “Sumpah Pemuda, Sejarah Kita, Suara Muda untuk Masa Depan Kaltim” di Ruang Ki Hajar Dewantara Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Rabu (28/10/2026).

Baca Juga

Buku Sarekat Islam di Kaltim Diluncurkan, Buku Sejarah Nasional Versi Kemenbud Dikritik

Nasywa Azizah alias Acaa, mahasiswa Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, menjadi salah satu penyuara utama dalam forum tersebut. 

Selain sebagai narasumber, Acaa juga bertugas sebagai moderator yang dipercaya Lasaloka-KSB memandu pertukaran gagasan lintas generasi bersama anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni.

“Isu yang sangat dekat ada di depan mata kita, antara lain krisis lingkungan, karhutla, akses pendidikan yang belum merata, bahkan yang paling parahnya ini darurat keamanan dari kekerasan berbasis gender di area pendidikan,” papar Acaa.

Baca Juga

Pekerja Kafe Samarinda-Balikpapan Perkuat Kompetensi Jelang Perkembangan IKN

Gen Z yang memimpin komunitas World Cleanup Day (WCD) Samarinda melanjutkan, pemuda bukan objek narasi, melainkan subjek dari kebijakan. 

“Momen Sumpah Pemuda dengan forum dialog bersama anggota DPD RI ini menjadi ruang bagi kami untuk menyalurkan aspirasi kepada Bu Mawar agar konsisten memperjuangkan serta mengawal aspirasi generasi muda dan masyarakat Kaltim sekaligus mendorong pihak yang memiliki kewenangan agar mengambil langkah nyata,” ujar Acaa.

Sejarawan publik Muhammad Sarip turut memberikan perspektif historis dalam dialog tersebut dengan mengajak audiens melihat Sumpah Pemuda 1928 bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan tonggak persatuan yang relevan untuk membaca persoalan kebangsaan saat ini.

Baca Juga

Polda Kaltim Luncurkan Tim Reaksi Cepat untuk Hadapi Gangguan Kamtibmas

Penulis buku Histori Kutai itu menjelaskan bahwa ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yakni Indonesia perlu terus diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan yang memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

Sarip menyoroti persoalan kekuasaan negara yang kembali sentralistik di tangan pemerintah pusat pada masa kini seolah merupakan neokolonialisme dari rezim Jakarta.

“Ketika pengelolaan keuangan negara sangat Jakarta-sentris, maka wilayah-wilayah di luar Jakarta, khususnya di Kaltim, sangat terdampak dengan minimnya anggaran pembangunan dalam dua tahun terakhir ini,” ujar Sarip.

Baca Juga

4 Kali Jadi Kurir, Buruh Pelabuhan di Samarinda Ditangkap Bawa 22 Poket Sabu

Sementara itu, Aji Mirni Mawarni mengemukakan bahwa dirinya selaku anggota DPD berbeda dengan anggota DPR dalam hal tugas pokok dan fungsi.

“Sesuai konstitusi, kami DPD tidak punya kekuasaan membentuk undang-undang seperti DPR, tapi kami sebagai lembaga pengawasan tetap harus aktif menyuarakan kepentingan Kaltim di tingkat pemerintahan pusat, dengan keistimewaan tiap anggota DPD yang tidak berada di bawah partai politik mana pun,” ujar Mawar.

Mawar menjelaskan bahwa dirinya jarang terlihat di kawasan perkotaan saat masa reses karena lebih banyak mengunjungi desa-desa terpencil di kabupaten-kabupaten di Kaltim.

Baca Juga

Korupsi Rp1,2 Miliar di Pegadaian Samarinda, Tersangka Resmi Ditahan Kejari

“Masyarakat di desa pedalaman itu jarang terekspos, sementara saudara-saudara kita itu juga membutuhkan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan listrik, karena realitas pembangunan memang belum merata,” ungkap perempuan Kutai kelahiran Samarinda itu.

Forum yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda berkolaborasi dengan Lasaloka-KSB itu juga menghadirkan Plt Sekretaris Disdikbud Barlin Hady Kesuma dan seorang pekerja industri kreatif Paramitha Putri Hidayat.

Barlin menyatakan, pemerintah perlu membuka ruang bagi seniman, komunitas, mahasiswa, dan generasi muda untuk terlibat dalam pelestarian budaya serta pengenalan sejarah lokal.

Sementara itu Paramitha mengungkapkan, pemuda dapat memperluas dampak positif melalui berbagai bentuk kreativitas, seperti menulis puisi dan cerita, menuangkan opini dalam tulisan, hingga konten video maupun karya lukis.

Editor: Dzulfikar