TENGGARONG, iNewsKutai.id — Baru berpindah dari Komisi X ke Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian langsung membawa persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur ke meja rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
Hetifah mempersoalkan Kaltim yang tidak masuk daftar wilayah prioritas penanganan karhutla pemerintah pusat. Padahal, menurut dia, jumlah titik panas dan kebutuhan penanganan di lapangan menunjukkan Kaltim tetap membutuhkan dukungan.
“Dalam rapat terakhir dengan BNPB saya juga protes karena Kaltim tidak masuk dalam list prioritas mereka untuk penanganan karhutla,” kata Hetifah, Senin, 14 September 2026.
Ia menduga penentuan daerah prioritas lebih banyak mempertimbangkan luas lahan yang terbakar. Dengan ukuran tersebut, Kaltim masih berada di bawah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Namun Hetifah menilai luas kebakaran tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran. Jumlah hotspot atau titik panas serta tingkat kebutuhan penanganan di lapangan, kata dia, juga perlu diperhitungkan.
“Dari sisi jumlah hotspot, titik panas maupun juga kebutuhan sebenarnya Kaltim perlu mendapatkan juga dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB,” ujarnya.
Protes tersebut, menurut Hetifah, telah mendapat respons. Tim BNPB kini telah turun ke sejumlah wilayah, termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah sekitarnya.
“Alhamdulillah sekarang tim mereka sudah datang, baik ke IKN dan sekitarnya maupun juga Kaltim dan wilayah sekitarnya untuk ada penanganan-penanganan yang lebih urgent untuk bisa memadamkan api akibat dari karhutla itu,” kata dia.
Dari Karhutla hingga Bansos
Perpindahan Hetifah ke Komisi VIII juga membawanya pada sejumlah isu lain yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Komisi tersebut bermitra dengan Kementerian Sosial, termasuk dalam pengawasan penyelenggaraan bantuan sosial.
Hetifah menilai persoalan akurasi data masih menjadi pekerjaan penting. Penyaluran bansos, menurut dia, harus bertumpu pada data penerima yang akurat dan terus diperbarui.
“Banyak bantuan-bantuan sosial yang sebetulnya harus lebih tepat sasaran ke depannya. Dan itu tentu harus berbasis kepada data yang akurat dan juga terbarukan,” tuturnya.
Ia mengatakan pendamping, mahasiswa hingga media dapat ikut menjadi bagian dari mekanisme umpan balik untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Komisi VIII juga tengah membahas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Hetifah mengatakan DPR masih bernegosiasi dengan pemerintah mengenai besaran biaya tersebut.
Menurut dia, angka yang diajukan pemerintah masih terlalu tinggi.
“Yang ditetapkan oleh pemerintah menurut pandangan kami masih terlalu tinggi dan mungkin masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai keputusan yang adil,” kata Hetifah.
Editor : Dzulfikar
Artikel Terkait
