SAMARINDA, iNewsKutai.id - Gubernur Kaltim Isran Noor kembali meminta pemerintah pusat untuk tidak menghapus tenaga honorer. Alasannya, tenaga pegawai kontrak masih dibutuhkan untuk memastikan pelayanan masyarakat tetap maksimal.
Pesan itu disampaikan Isran Noor pada hari terakhirnya menjabat sebagai gubernur Kaltim, Sabtu (30/9/2023).
“Jangan menghapus tenaga honorer. Saya berharap pemerintah jangan membuat kebijakan yang membuat sebagian masyarakat kita menjadi miskin,” pesan Isran Noor dikutip dari laman Pemprov Kaltim, Sabtu (30/9/2023).
Isran mengaku yakin pemerintah sudah sangat mengerti dan tidak akan melakukan langkah penghapusan tenaga honorer. Sebabnya, tenaga honorer memang masih sangat diperlukan oleh negara, baik di pusat maupun daerah. Diperkirakan, jumlah tenaga honorer di Indonesia mencapai 2,2 juta orang.
“Mereka itu bekerja dan memang sangat dibutuhkan. Kalau tidak diperlukan, ya memang iya (dihapus). Tapi ini kan masih sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Apalagi pemerintah sudah melakukan moratorium pengangkatan PNS baru. Sementara PNS yang pensiun jumlahnya juga cukup banyak. Opsi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) pun belum cukup menyelesaikan masalah ini.
“Negara kita ini besar. Luasnya saja sama dengan Eropa Barat. Jadi, mengurus negara itu banyak memang dibutuhkan orang, walaupun teknologi bisa menggantikannya. Tapi kan kan belum bisa 100 persen untuk memanfaatkan teknologi sebagai pengganti manusia,” tegasnya lagi.
Sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Isran Noor merasa perlu menyampaikan pesan ini. Dia mengingatkan hingga saat ini pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah pengangguran yang cukup tinggi.
Sementara dengan melakukan penghapusan tenaga honorer, justru negara akan menciptakan pengangguran baru. Dalam kalkulasinya, jika setiap tenaga honorer menanggung 4 orang yang harus ditanggung (anak dan istri), maka akan ada belasan juta penduduk yang akan mengalami kesulitan hidup akibat penghapusan itu.
Editor : Abriandi