Pemkab Kukar Raih WTP ke-7 Berturut-turut dari BPK: Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Sorotan

"WTP bukan jaminan kesempurnaan, melainkan penilaian kewajaran laporan keuangan. Masih ada 184 temuan dan 489 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti," ujarnya.

Beberapa temuan yang masih menjadi catatan dalam LHP BPK tahun ini di antaranya adalah pembayaran ganda, ketidakpatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar honorarium pengelola keuangan, serta pengelolaan hibah yang belum optimal.

Baca Juga

Pemkab Kukar Raih Opini WTP Enam Kali Berturut-turut

"Contohnya, ada ketidaktepatan volume pekerjaan atau belanja hibah yang belum dipertanggungjawabkan. Namun, secara keseluruhan, laporan keuangan masih dinilai wajar," jelas Suharyanto.

BPK RI berharap seluruh rekomendasi yang diberikan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal ini penting untuk mencegah munculnya temuan serupa dalam audit tahun berikutnya.

“Kami berharap tidak ada lagi temuan serupa di Tahun Anggaran 2025,” pungkasnya.

Baca Juga

Laporan Keuangan Clear, Pemprov Kaltim Raih Opini KWTP ke-9

Sebagai informasi, opini WTP diberikan apabila laporan keuangan dinilai telah disusun secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. 

Di sisi lain, Pemkab Kukar juga terus berupaya menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Editor : Abriandi