JAKARTA, iNewsKutai.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Mahakam Ulu. Tidak hanya itu, MK juga mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3, Owena Mayang Shari-Stanislaus Liah.
Dalam petikan amar Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, Senin (24/2/2025), Owena Mayang Shari yang merupakan putri bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh dan wakilnya dilarang mengikuti pemungutan suara ulang.
Putusan ini dikarenakan MK berpendapat terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilkada Mahakam Ulu dengan adanya kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang di seluruh kecamatan.
MK menemukan bukti berupa dokumen kontrak politik yang ditandatangani ketua RT dan pasangan calon nomor urut 3. Bahkan, MK juga menemukan fakta bahwa terdapat 28 ketua RT dari 18 desa di 5 kecamatan di Mahakam Ulu yang telah menandatangani kontrak politik.
"Pihak Terkait tidak menyangkal dan menyatakan memang ada kontrak politik antara pihaknya dengan ketua-ketua RT yang dibuat atas dasar kesepakatan antara paslon dengan dan ketua RT atau warga,"kata Wakil Ketua MK, Saldi Isra dalam pembacaan putusan.
Menurutnya, kontrak politik tersebut merupakan bentuk dari praktik suap atau vote buying kepada pemilih. Paslon menjanjikan Alokasi Dana Kampung Rp4 miliar per tahun serta Program Ketahanan Keluarga minimal Rp5 juta hingga Rp10 juta per keluarga.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
