MK Tolak Gugatan Amin dan Ganjar-Mahfud, Diwarnai Dissenting Opinion Hakim Konstitusi

Mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. 

"Mengabulkan permohonan untuk sebagain, memerintahkan a revote in Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatra Utara," kata Arief saat membacakan dissenting opinionnya di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Senin (22/4/2024). 

Arief mengatakan Presiden Jokowi dan aparaturnya tidak netral bahkan mendukung paslon tertentu. Hal ini dikhawatirkan menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata demokrasi ke depan. 

"Dalam memeriksa dan memutus, MK sepatutnya tak boleh hanya berhukum melalui pendekatan formal, dogmatis yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid kaku dan prosedural. Melainkan perlu berhukum secara ekstensif menghasilkan rumusan hukum yg progresif, solitif dan subtantif tatkala lihat adanya pelanggaraan asas pemilu jurdil," ujar Arief. 

"Semua dalil-dalil dianggap terbukti berlawanan dengan hukum, harusnya dikabulkan," katanya.

Hal senada disampaikan Saldi Isra yang menilai seharusnya dilakukan PSU di sejumlah daerah. Dia juga menyoroti keberpihakan sejumlah kepala daerah selama pilpres 2024.

Artikel ini telah tayang di www.inews.id

Editor : Abriandi