SAMARINDA, iNewsKutai.id - Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik berjanji membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur tarif ojek online yang beroperasi di Benua Etam agar tidak merugikan pengemudi mitra.
Hal tersebut disampaikan Akmal saat menerima perwakilan driver ojek online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) di VVIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jumat (29/3/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Akmal menjelaskan jika tarif angkutan online belum memiliki payung hukumnya seperti Perda. Menurutnya, perda dibutuhkan agar pemprov memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pada aplikator jika merugikan masyarakat.
Perda juga memungkinkan pemprov melindungi driver mitra yang notabene masyarakat di daerah. Karena itu, pemprov akan segera membuat aturan agar kebijakan penyedia aplikasi tidak merugikan para driver ojek online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu.
"Mereka protes, karena dirugikan, ya harus dibela warga kita dong. Kita siapkan payung hukumannya dulu, lalu sampaikan kepada pemilik aplikasi. Kalau anda ingin berusaha di wilayah kami, ya harus ikut aturan kami,” tegas Akmal.
Dia menambahkan, karena permaslahan ini masuk ranah hukum, maka Akmal menegaskan harus diperhatikan aspek-aspek hukumnya.
Menurut Dirjen Otda itu kuncinya adalah komunikasi yang bagus dengan warga dan disampaikan kepada mereka yang berusaha di Kaltim agar ikut aturan.
"Perda terkait angkutan online, segera kita siapkan melalui DPRD Kaltim," ucapnya lagi.
Audiensi Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) dipimpin koordinator Lukman, dan dihadiri Kepala DPMPTSP Kaltim Fahmi Prima Laksana. Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Hj Suparmi. Kepala Bagian Pemerintahan BPOD dan perwakilan Dinas Perhubungan Kaltim.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
